OKEZONE STORY: Ketika Belanda Melarang Masyarakat Jakarta Salat Idul Fitri di Bekas Rumah Soekarno

Randy Wirayudha, Okezone · Minggu 18 Juni 2017 16:08 WIB
https: img.okezone.com content 2017 06 16 337 1718050 okezone-story-ketika-belanda-melarang-masyarakat-jakarta-salat-idul-fitri-di-bekas-rumah-soekarno-qbz4I9HDuF.png Ilustrasi Jamaah Salat Id di era tahun 1940-an (Foto: Youtube)

BUAT masyarakat Jakarta yang memilih tidak mudik atau tidak punya kampung halaman, Salat Id di Hari H Idul Fitri atau Hari Lebaran pasti tetap dilakukan di Ibu Kota. Tidak sedikit yang malah meluangkan waktu menuju Masjid Istiqlal, walau asalnya dari jauh-jauh berbagai pelosok Jakarta.

Bisa dibilang, di sanalah pusatnya Salat Id berskala nasional sejak Masjid Istiqlal rampung dibangun 22 Februari 1978. Tapi jauh sebelum itu, apalagi di masa-masa negeri kita masih dirongrong Belanda, puluhan ribu masyarakat memilih titik Salat Id di pekarangan bekas rumah Soekarno di Pegangsaan Timur Nomor 56.

Seperti yang terjadi pada Hari Raya Lebaran, Jumat 6 Agustus 1948 atau 1367 Hijriah (H). Untuk diketahui, sejak Agresi Militer I Belanda 1947 dan Perjanjian Renville (ditandatangani) 17 Januari 1948, Jakarta jadi milik Belanda, sementara wilayah republik hanya tersisa Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera.

Meski begitu, bukan berarti puluhan ribu warga urung berduyun-duyun tetap menggelar Salat Id berskala besar di pusat kota. Titik yang mereka kehendaki adalah pekarangan bekas rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur Nomor 56.

Kehendak yang sebelumnya ditolak Politieke Inlichtingen Dienst (PID) atau Dinas Politik dan Intelijen Belanda. Kehendak yang juga dilarang oleh Hoofd Tijdelijk Bestuur (HTB) dan Pokrol Jenderal (setara Jaksa Agung) Belanda.

Sebagaimana dikutip buku ‘Kronik Revolusi Indonesia: Jilid IV (1948)’ karya Pramoedya Ananta Toer dkk, Belanda menganjurkan agar masyarakat Salat Id di Lapangan Gambir. Anjuran yang enggan dituruti Panitia Salat Hari Raya Idul Fitri 1367 H.

“Sebagai diketahui, Pegangsaan Timur 56 oleh rakyat Jakarta dianggap simbol Republik (Indonesia). Lapangan Gambir Simbol Kekuatan Asing,” tulis Pramoedya Ananta Toer dkk.

Anjuran yang disampaikan dua hari jelang Hari H, yakni 4 Agustus 1948. Sedianya pemerintah Belanda kala itu menentukan 1 Syawal 1367 H, bukan di tanggal 6 Agustus, melainkan 7 Agustus.

Namun, dikutip dari Kantor Berita Antara, panitia dan masyarakat tetap kekeuh untuk melaksanakan Salat Id tanggal 6 Agustus, sesuai ketentuan pemerintah republik di Yogyakarta.

Lantas pada 5 Agustus, panitia datang menemui Pokrol Jenderal (Jaksa Agung) yang awalnya juga keberatan soal Salat Id di Pegangsaan Timur 56. Namun negosiasi itu menghasilkan perizinan dari Pokrol Jenderal dengan syarat, tidak lebih dihadiri 100 orang.

Tapi mulai fajar menyingsing di tanggal 6 Agustus, ternyata tidak hanya 100 orang yang datang. Justru ribuan masyarakat Jakarta yang berduyun-duyun ke lokasi Salat Id di pekarangan bekas rumah Bung Karno itu.

PID dan aparat Belanda pun seolah tak bisa membendung aliran umat muslim yang terus-menerus membanjiri lokasi. Mereka hanya bisa memperketat pengamanan dengan menempatkan sejumlah tank dan jip Polisi Militer Belanda dekat lokasi Salat Id.

Alhamdulillah, pelaksanaan Salat Id yang dimulai pada pukul 09.15-10.00 pagi itu berjalan kondusif, meski suasananya cukup menegangkan karena dijaga ketat Polisi Belanda. Bertindak sebagai imam dan khatib Moh Ali al-Hamidi yang menggantikan Moh Natsir yang batal jadi imam dan khatib.

(raw)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini