nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komnas HAM Dorong Pelanggaran HAM Berat Dihapus dari RUU KUHP

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Rabu 14 Juni 2017 16:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 06 14 337 1716038 komnas-ham-dorong-pelanggaran-ham-berat-dihapus-dari-ruu-kuhp-7vMb7hi0BF.jpg Komnas HAM (Foto: Fakhrizal Fakhri)

JAKARTA - Komnas HAM menolak aturan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, perang, dan agresi masuk dalam hukum pidana pada Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. 

Selama ini, kejahatan terhadap kemanusiaan telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah menjelaskan, aturan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak tepat apabila dimasukkan ke dalam RUU KUHP karena terdapat perbedaan asas hukum dalam perkara tersebut.

Ia mengatakan, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, perang, dan agresi yang diatur dalam Bab IX RUU KUHP merupakan kejahatan luar biasa. Sehingga, karakter khususnya berbeda dengan kejahatan biasa di dalam hukum pidana.

"Kejahatan tersebut mengguncang hati nurani manusia karena kekejaman, sifatnya yang sistematis, besarnya jumlah korban, dan tersebar luasnya tempat terjadinya kejahatan," kata Roichatul di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2017).

Roichatul‎ melanjutkan, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus menjadi urusan komunitas internasional secara keseluruhan. Bahkan, sambung dia, setiap umat manusia wajib untuk mencegah dan menindak kejahatan tersebut. Terlebih, kejahatan-kejahatan tersebut memiliki konsep yang berbeda dari kejahatan umum.

Pelanggaran HAM tidak berlaku ketentuan kedaluwarsa dan dapat diterapkan secara retroaktif, kewajiban menyerahkan pelaku atau mengadilinya atau menyerahkan pelaku atau menghukumnya. Kemudian, kejahatan-kejahatan tersebut juga perlu pertanggungjawaban pidana dari komandannya, (jika pelaku dari kalangan militer) atau atasan, (jika pelaku dari sipil) atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Selain itu, memasukan kejahatan-kejahatan tersebut ke dalam RUU KUHP akan berimplikasi pada tereduksinya kejahatan-kejahatan tersebut yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan menjadi kejahatan biasa.

"Hal ini menimbulkan implikasi turunan, yaitu ditiadakannya asas-asas yang berlaku khusus di atas yang berpotensi melanggengkan impunitas," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini