Pemerintah Tetap 'Ngotot' Presidential Threshold di Angka 25%

Bayu Septianto, Okezone · Rabu 14 Juni 2017 14:37 WIB
https: img.okezone.com content 2017 06 14 337 1715890 pemerintah-tetap-ngotot-presidential-threshold-di-angka-25-yPVqv2n7L9.jpg Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (foto: Okezone)

JAKARTA - Isu ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinilai menjadi yang paling alot diantara lima isu krusial yang masih tersisa dalam pembahasan RUU Pansus Pemilu.

Pemerintah tetap pada pendiriannya yang menginginkan angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20-25% dari total kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Selain pemerintah, diketahui terdapat tiga partai politik yang ingin presidential threshold di angka 20%, yakni Partai Golkar, PDIP, dan Partai NasDem.

"(Opsi) Presidential threshold 0% ada. Masih ada yang 20 (%), pemerintah, Nasdem, Golkar. (Ada juga) 10-15 (%)," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2017).

Tjahjo beralasan opsi presidential threshold pada angka 20-25% dipilih didasari konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan bahwa syarat pencalonan Presiden adalah oleh satu partai atau gabungan partai.

"Clear, undang-undang dasar," tegas Tjahjo.

Ia pun menampik keraguan sejumlah pihak bahwa angka tersebut berpotensi memunculkan pasangan calon tunggal. "Enggak mungkin calon tunggal. Kemarin saja (2014) bisa empat pasang seharusnya tapi muncul dua pasang," kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, sampai saat ini pemerintah belum membuka peluang untuk mendekat ke arah opsi kompromi, yakni 10-15% yang diusulkan sejumlah parpol menengah.

Termasuk jika nantinya disediakan opsi paket terhadap lima isu krusial ini, Tjahjo belum dapat memastikan apakah sikap pemerintah akan berubah atau tidak. "Lihat dulu paketnya, dong," tuturnya.

Pansus RUU Pemilu menjadwalkan pembahasan lima isu krusial pada Rabu siang ini. Adapun lima isu krusial tersebut di antaranya soal ambang batas pencalonan Presiden, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke dapil, dan sistem pemilu.

Pembahasan tersebut sempat tertunda karena pengambilan keputusan lantaran ketidakhadiran pemerintah pada rapat, Selasa 13 Juni 2017 kemarin.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini