3 Permenkes Direvisi, BPOM Yakin Tak Ada Lagi Peredaran Vaksin Palsu

Reni Lestari, Okezone · Jum'at 09 Juni 2017 19:22 WIB
https: img.okezone.com content 2017 06 09 337 1712344 3-permenkes-direvisi-bpom-yakin-tak-ada-lagi-peredaran-vaksin-palsu-DDLzcoF6iX.jpg Kepala BPOM Penny Kusumawati Lukito (Foto: Reni/Okezone)

JAKARTA - Kasus peredaran vaksin palsu di sejumlah fasilitas layanan kesehatan di Jakarta dan sekitarnya sempat menghebohkan publik tanah air, pada medio Juni 2016.

Pasangan suami-Istri, terdakwa kasus vaksin palsu akhirnya dijatuhi vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Mereka di antaranya, Rita Agustina yang dihukum penjara delapan tahun. Sementara suaminya, Hidayat Taufiqurahman divonis penjara selama sembilan tahun.

Kementerian Kesehatan pun merevisi tiga Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang sebelumnya memangkas kewenangan BPOM dalam mengawasi peredaran vaksin.

Di antaranya Permenkes Nomor 36 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, Permenkes Nomor 35 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek dan Permenkes Nomor 34 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

"Saya sudah menginstruksikan kepala balai (pengawasan obat dan makanan) di seluruh nusantara untuk intensif melakukan monitoring, supervisi dan mengaudit kualitas vaksin," kata Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito kepada Okezone di Gedung MNC News Center, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Penny menjelaskan, sebelum direvisinya tiga Permenkes tersebut, sulit bagi BPOM untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin. "Sekarang sudah direvisi sehingga memudahkan kami masuk memonitor kualitas vaksin," lanjut dia.

Pengawasan yang dilakukan yakni dengan menguji secara rutin sampel dari vaksin di pusat-pusat layanan kesehatan untuk menghindari pemalsuan. "Kan vaksin kan diberikan di fasilitas layanan kesehatan, jadi kita monitoring, sampling dan menguji kualitas vaksin yang ada di fasilitas kesehatan," ujar Penny.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini