Launching "Bahan Advokasi Pelanggaran HAM", KontraS: ‎Negara Harus Berikan Keadilan!

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Rabu 31 Mei 2017 21:45 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 31 337 1704831 launching-bahan-advokasi-pelanggaran-ham-kontras-8206-negara-harus-berikan-keadilan-Wr7rPZvb5t.jpg

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meluncurkan buku yang bertajuk 'Bahan Advokasi Pelanggaran HAM' guna mengembalikan ingatan publik terhadap pelbagai kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu.

Wakil Koordinator KontraS, Puri Kencana Putri mengatakan, negara harus memberikan keadilan kepada para korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk mengembalikan martabat dan memulihkan segala bentuk kesalahan negara yang dinilai abai kepada para korban.

"Dan‎ pemenuhan hak korban juga tak boleh komplementer seperti contoh yang dibutuhkan korban adalah sepeda motor tapi diberi sepeda listrik. Ini yang dibutuhkan keadilan artinya keadilan harus ditegakkan. Artinya hukum berlaku itu yang dibutuhkan korban. Martabat sebagai manusia harus dipulihkan dan tentunya korban itu punya martabat dong, kalau pelakunya bisa kita seret ke pengadilan," kata Puri di Jakarta, Rabu (31/5/2017).

KontraS telah memberikan road map kepada Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang saat itu ingin menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kendati demikian, hal tersebut tidak pernah terwujud sampai hari ini.

"Jadi buku yang dikeluarkan KontraS itu road map. Dan negara tinggal melihat itu saja dan ini bukan kajian asal jeplak ini pernah diuji coba di negara lain yang ada kasus pelanggaran ham. Ada negara yang lebih brutal dari indonesia ambil contoh Argentina mereka juga dikusai rezim militer tapi mereka juga mampu mendefinisikan keadilan. Negara bisa mengungkap,"‎ jelasnya.

Ia menyangkan komentar Luhut Binsar Pandjaitan saat menjabat M‎enko Polhukam. Kala itu, Luhut telah membahas adanya kuburan massal yang diduga sebagai para korban pelanggaran HAM berat pada tahun 1965.  "Luhut ribut mana itu kuburan masal padahal ada. Harusnya negara mensolidkan dan meresmikan itu karena memang betul kuburan massal ada dan melakukan verifikasi," imbuhnya.

Puri berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuntaskan janji-jani politiknya yang ingin menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sehingga, negara menyeret para pelaku-pelaku tersebut ke pengadilan.

"Bukti sudah ada dan harusnya dibuat pengadilan setiap kasus berbeda-beda memang dan karakter kasus Tahun 65, oang hilang, Talang Sari itu berbeda-beda meskipun rezimnya satu. Karena itu operasinya berbeda-beda tapi harus pertanggungjawabkan," pungkasnya. (sym)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini