Komnas HAM Dorong Kepala Daerah Jadi Sosok Terdepan Wujudkan Toleransi

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 15 Mei 2017 16:24 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 15 337 1691448 komnas-ham-dorong-kepala-daerah-jadi-sosok-terdepan-wujudkan-toleransi-MCw7H4Q2tK.jpg (Foto: Puteranegara/Okezone)

JAKARTA - Demi menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia, Komnas HAM dan International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) yang berisikan beberapa point untuk memperkuat penegakkan HAM di Indonesia, terutama di kabupaten dan kota.

Ketua Komnas HAM Nur Kholis menjelaskan, pihaknya ingin membentuk kota dan kabupaten di Indonesia yang ramah HAM. Kemudian, jajrannya juga akan mendorong peran dari kepala daerah dalam menegakkan hak asasi manusia.

"Jadi peran kepala daerah itu sangat penting dalam mewujudkan toleransi di Indonesia salah satunya itu," ujar Nur Kholis di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

Tak hanya itu, dalam acara tersebut juga dibahas mengenai adanya rencana pertemuan dengan 100 kepada daerah bail Gubernur, Wali Kota dan Bupati untuk menandatangani MoU yang berisikan komitmen untuk mewujudkan kota yang ramah HAM di Indonesia.

"Soal kriterianya, kita akan susun dalam waktu yang singkat," ujar Nur Kholis.

Hal tersebut dilaksanakan, dikatakan Nur Kholis isu HAM di daerah cukup mengkhawatirkan belakangan ini, terutama mengenai intoleransi. Oleh sebab itu, peran dari kepala daerah dalam memberikan kepastian HAM sangat diperlukan.

Lebih dalam, Nur Kholis menuturkan dengan kuatnya peran kepala daerah dalam menegakkan HAM maka angka pelanggaran HAM di Indoneisa bisa menurun ke depannya.

"Kalau ini dapat dilakukan secara nasional dimana kepala daerah dapat menjadi penyelesaian masalah di berbagai daerah, maka persoalan ini tidak sampai meluas sampai nasional atau skalanya mungkin juga bisa turun dan kemudian juga tidak terlalu ekstrim," papar dia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Infid Sugeng Bahagijo mengungkapkan tujuan MoU ini akan mengarah kepada adanya semacam Inpres atau perarutan Presiden untuk pelaksanaan Human Right City di seluruh Indonesia.

"Masalah radikalisme dan intoleransi akan sangat bisa diatas jika peranan Pemda lebih aktif. Salah satu adalah dengan mengumpulkan mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama Komnas HAM dan Infid untuk melaksanakan kabupaten dan kota yang ramah HAM," tutup Sugeng.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini