Share

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Tersangka BLBI

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 09 Mei 2017 19:19 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 09 337 1687314 kpk-siap-hadapi-gugatan-praperadilan-tersangka-blbi-zo5otL0SIE.jpg Jubir KPK Febri Diansyah (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tantangan dari tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsjad Temenggung, lewat yang mengajukan praperadilan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan ya‎ng secara resmi dilayangkan Syafruddin, melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin 8 Mei 2017.

‎"Kami akan hadapi dengan argumentasi lebih lanjut di pengadilan," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Rencananya, sidang praperadilan Syafruddin tersebut akan digelar pada Senin, 15 Mei 2017, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.‎ Dikatakan Febri, pihaknya telah menyusun sejumlah argumentasi untuk mematahkan gugatan praperadilan tersangka SKL BLBI tersebut.

"Kami sudah jelaskan ruang lingkup yang kami lakukan adalah 2002-2004. Dan kedua, kami tidak bicara perjanjian perdata tapi indikasi adanya penerbitan SKL oleh pejabat tertentu," ungkapnya.

Adapun, materi gugatan‎ yang akan dilayangkan Syafruddin, mengenai wewenang lembaga antirasuah terkait kasus perdata sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Dan kami akan pelajari, termasuk mengenai berlaku surut dan ranah perdata dan pidana karena pejabat publik punya kewenangan tapi apakah dilaksanakan secara benar atau sewenang-wenang," tukasnya.

‎Sekadar informasi, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung merupakan tersangka pertama dalam kasus dugaan mega korupsi penerbitan SKL BLBI. Dia diduga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, orang lain, serta korporasi.

Syafruddin diduga telah melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

‎Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.‎

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini