Penerapan Presidential Threshold Dinilai Membuang Suara Rakyat

Fahreza Rizky, Okezone · Minggu 07 Mei 2017 13:00 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 07 337 1685300 penerapan-presidential-threshold-dinilai-membuang-suara-rakyat-czp2CFXM3H.jpg Rapat dengar pendapat umum Pansus RUU Pemilu di Gedung Parlemen (Wahyu/Antara)

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung peniadaan ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold (PT) 0% dalam Pemilu 2019. Sebab, bila ambang batas dipatok dengan angka tinggi maka akan membuang suara rakyat.

"Konsekuensinya kalau ada parpol yang tidak memenuhi PT (angka tinggi) maka suara rakyat terbuang sia-sia, banyak aspirasi yang terbuang percuma," kata Ketua Umum PSI Grace Natalie saat berbincang dengan Okezone, Minggu (7/5/2017).

Ia menjelaskan, partai politik merupakan salah satu saluran aspirasi masyarakat yang sesuai dengan konstitusi. Ketika saluran aspirasi tersebut diputus melalui penerapan presidential threshold yang tinggi dikhwatirkan masyarakat akan mengalihkan kepada hal lainnya yang inkonstitusional.

"Ketika saluran aspirasi itu diputus melalui PT yang tinggi, dikhwatirkan masyarakat akan mengalihkan saluran aspirasi kepada yang lainnya (yang inkonstitusional)," ucapnya.

Grace menegaskan, semua parpol memiliki hak yang sama untuk mengajukan jagonya dalam perhelatan Pemilu 2019, tak terkecuali dengan parpol baru. Pasalnya, parpol baru telah melewati sejumlah ujian yang sangat ketat, yakni melalui verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi partai peserta pemilu.

"Kalau parpol baru dikatakan belum teruji saya kira tidak tepat. Sebab parpol baru itu harus mengikuti verifikasi dua kali, yakni di Kemenkum HAM dan KPU untuk menjadi peserta pemilu. Itu berat banget lho. Verifikasi parpol di Indonesia itu tersulit di dunia," tutur Mantan CEO di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu.

Sebab itu, menurut Grace, dengan adanya verifikasi yang ketat dari dua lembaga tersebut menunjukkan partai politik sungguh-sungguh dalam membangun demokrasi di Indonesia. "(Jadi) tidak ada alasan untuk membeda-bedakan hak konstitusional (melalui penerapan PT yang tinggi)," ujar dia.

Sekadar diketahui, konstelasi politik di parlemen menunjukkan bahwa mayoritas fraksi menghendaki tidak adanya ambang batas pengajuan calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang. Tujuh fraksi di DPR mendukung presidential threshold 0%, sementara hanya tiga fraksi yang menolak dan bersikeras PT tetap 20%. Tiga fraksi itu yakni PDI-P, Nasdem dan Golkar. (ran)

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini