Menanti Jokowi Kocok Ulang Kabinet

Tim Okezone, Okezone · Selasa 25 April 2017 20:47 WIB
https: img.okezone.com content 2017 04 25 337 1676300 menanti-jokowi-kocok-ulang-kabinet-gOILd8jMhG.jpg Foto: ant

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal untuk melakukan reshuffle jilid III dalam waktu dekat. Isu ini sebenarnya sudah mengalir deras sejak November 2016, tetapi belum kunjung terjadi.

(Baca juga: Sebelum Lakukan Reshuffle, Jokowi Hendaknya Lihat Rekam Jejak).

Kabar pun berhembus semakin kencang, ketika Presiden Jokowi menyinggung kemungkinan itu saat menghadiri Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta pada Sabtu 22 April 2017. Mantan Wali Kota Solo tersebut menegaskan, menteri yang tidak memenuhi target pasti akan dirombak.

Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago meminta agar Presiden Jokowi bisa menempatkan orang yang tepat dalam posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Sebab Pangi yakin perombakan bukan saja soal peningkatan kinerja, tetapi bermuatan politis.

“Soal penempatan orang harus sesuai kapabilitas. Presiden harus bisa melihat bentangan pengalaman dan rekam jejaknya. Bukan dilandaskan pada like dan dislike (suka atau tidak),” terangnya kepada Okezone, Selasa (25/4/2017).

Pangi menegaskan, jangan sampai presiden selaku kepala negara yang punya hak prerogatif membongkar pasang menteri, salah memosisikan seseorang. Menurutnya, masyarakat pasti akan bisa mengevaluasi setiap perombakan yang dilakukan selama ini.

(Baca juga: Jokowi Singgung Reshuffle, Menkumham: Semua Menteri Harus Siap).

Sekali salah menempatkan orang, Pangi memperingatkan masyarakat bisa hilang kepercayaan. “Trust building atau membangun kepercayaan itu kan susah,” katanya.

Pangi melihat sekarang masyarakat masih percaya. Akan tetapi kalau sudah tiga empat kali reshuffle masih tidak ada korelasi dengan peningkatan kinerja, pertaruhannya dia prediksi akan sangat memberatkan posisi Jokowi.

“Maka dari itu, presiden harus deliberatif, hati-hati menempatkan orang karena pertaruhannya berat. Tak lain adalah nama baik dan citra presiden sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, semua menteri memang harus siap dengan segala keputusan Presiden "Semua menteri harus siap," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini