nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tolak Masalah Internal Hakim Diurusi KY, Ikahi: Satu Atap Harga Mati!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 27 Maret 2017 16:48 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 03 27 337 1652325 tolak-masalah-internal-hakim-diurusi-ky-ikahi-satu-atap-harga-mati-ba7A9dOcjT.jpg Ketua Ikahi Suhadi memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta (Rosa/Antara)

JAKARTA - Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) menolak adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang sedang digodok DPR guna memberikan pembangian tugas dan tanggungjawab permasalahan hakim kepada Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).

Ketua Umum Ikahi, Suhadi mengatakan,‎ pihaknya telah menyampaikan penolakan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, selama ini manajemen pengelolaan hakim berpegang pada sistem satu atap (one roof system). Sehingga, MA memiliki kewenangan mutlak terhadap pengelolaan tersebut.‎

"‎Kami sampaikan kepada Presiden bahwa ada keinginan dari lembaga tertentu yakni KY yang ingin mengambil masalah organisasi administrasi serta finansial dari badan peradilan untuk dikelola oleh badan lain yakni KY yang istilah mereka share responsibility," kata Suhadi di Kantor Kepresidenan, Gambir, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Suhadi menegaskan, alasan‎ IKAHI menolak adanya rencana pembagian tugas masalah organisasi, administrasi, hingga finansial kepada KY lantaran selama ini persoalan tersebut merupakan kewenangan MA. Selain itu, one roof system di MA‎ merupakan perjuangan para hakim selama puluhan tahun silam.

"Jadi minta untuk berbagi tanggung jawab dalam bahasa mereka. Ini juga ditolak oleh hakim seluruh Indonesia karena perjuangan hakim selama berpuluh-puluh tahun bahwa satu atap itu harga mati. Kalau dipisah-pisahkan lagi, ini baru 12 tahun kita membangun peradilan sebagaimana yang diharapkan dari badan peradilan,” ujar Suhadi.

“Jadi kalau sekarang dicerai berai lagi dalam berbagai atap maka akan terjadi lagi hal yang serupa seperti apa yang terjadi sebelum satu atap," lanjutnya.

Suhadi juga menyampaikan sejumlah hambatan yang mengakibatkan tidak adanya perekrutan profesi hakim selama tujuh tahun ini. Menurut dia, penerimaan hakim tidak pernah dilakukan lantaran terdapat cacat yuridis dalam Undang-Undang Nomor 49, 50 dan 51 Tahun 2009.

"UU Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Di mana sebelumnya bahwa hakim itu ada syarat seseorang harus menjadi PNS dulu.‎ Nah di dalam UU itu syarat sudah hilang persyaratan sebagai PNS," lanjut Suhadi.

Ia menambahkan, bahwa MA telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar perekrutan hakim dapat dilakukan dengan syarat memiliki sertifikat pendidikan hakim ‎yang dilakukan MA ataupun perguruan tinggi yang berakreditasi baik di Indonesia.

"Kemudian untuk untuk bisa menjadi hakim diusulkan oleh Ketua MA kepada Presiden salah satu syaratnya adalah dia mempunyai sertifikat pendidikan hakim. Pendidikan hakim dilakukan oleh MA dan Perguruan Tinggi yang berakreditasi baik negeri maupu swasta. Dan itu tidak ada payung hukum," tandasnya

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini