nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Diterima Jokowi, IKAHI Sampaikan Peradilan Kekurangan Hakim

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 27 Maret 2017 14:35 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 03 27 337 1652161 diterima-jokowi-ikahi-sampaikan-peradilan-kekurangan-hakim-zhA0AezitD.jpg Presiden Jokowi (foto: Illustrasi Okezone)
 

JAKARTA - ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).

Ketua Umum IKAHI, Suhadi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan berbagai persoalan peradilan di Indonesia. Seperti, kata dia, saat ini telah terjadi kekurangan hakim lantaran selama tujuh tahun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tak lagi melakukan penerimaan hakim.

"Yang pertama kami sampaikan bahwa di Indonesia terjadi kekurangan hakim karena sudah tujuh tahun tidak ada penerimaan hakim di Indonesia," kata Suhadi di lokasi.

Ia menjelaskan, bahwa selain tidak melakukan perekrutan hakim, sejumlah faktor kekurangan profesi para 'Wakil Tuhan' di peradilan tersebut lantaran setiap tahunnya terdapat hakim-hakim yang telah pensiun.

"Sedangkan yang pensiun terus terjadi sesuai dengan batas umur yang ditentukan. Oleh sebab itu karena tidak ada penerimaan hakim selama tujuh tahun maka terjadi kekurangan hakim di Indonesia terutama di tingkat pertama dan di tingkat banding," jelasnya.

Suhadi menerangkan, bahwa adanya Keputusan Presiden (Keppres) yang mengharuskan wilayah pemekaran membentuk pengadilan ‎semakin memperbanyak kebutuhan profesi hakim di Indonesia.

"‎Terlebih lagi ada Keppres RI tentang pemekaran wilayah yang harus didirikan pengadilannya di dalamnya. Karena ada 86 daerah baru yang harus ada pengadilannya dan pengadilan belum dapat melaksanakan Keppres tersebut antara lain karena kekurangan hakim. Jika di dalam satu pengadilan itu dibutuhkan lima orang hakim, ketua dan wakil dan tiga anggotanya maka dibutuhkan sekitar 512 orang hakim di pengadilan yang ada di dalam Keppres tersebut," imbuhnya.

Bersama Presiden Jokowi, IKAHI juga sempat m‎embahas RUU Jabatan Hakim yang tengah digodok DPR. Menurut Suhadi, IKAHI tegas menolak adanya aturan yang akan mengurangi usia para hakim yang akan bertugas dalam memutus perkara di peradilan Indonesia.

"Kemudian yang kami sampaikan kepada Presiden adalah tentang RUU Jabatan Hakim yang diajukan atas inisiatif DPR kepada pemerintah yang sekarang dalam pembahasan. Di dalam RUU tersebut bahwa umur hakim akan dikurangi, Hakim Agung dari 70 menjadi 65 tahun‎. Hakim tingkat banding dari 67 tahun menjadi 63 tahun, sedangkan Hakim tingkat pertama yang sebelumnya pensiun umur 65 tahun menjadi 60 tahun," jelasnya.‎

Ia menambahkan, bahwa penolakan RUU Jabatan Hakim telah dibawa ke Munas IKAHI di Mataram pada November 2016 silam. Kala itu, lanjut Suhadi, para peserta Munas juga menolak adanya aturan tentang kocok ulang dalam melakukan evaluasi kinerja hakim yang akan diberlakukan setiap lima tahun.

"Hakim Agung juga dalam RUU tersebut ada istilah kocok ulang jadi dalam waktu lima tahun bertugas diadakan evaluasi yang dinilai oleh KY dan DPR untuk tugas lima tahun kemudian. Kondisi seperti ini terutama mengenai pemotongan umur sudah dibawa ke Munas IKAHI bulan November 2016 di Mataram dan semua hakim seluruh Indonesia menolak RUU yang mengatur tentang hal itu," tandasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini