nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

FOKUS: Sidang Skandal E-KTP Dilarang Ditayangkan Live! Tanya Kenapa?

Randy Wirayudha, Jurnalis · Kamis 09 Maret 2017 07:39 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 03 08 337 1637618 fokus-sidang-skandal-e-ktp-dilarang-ditayangkan-live-tanya-kenapa-OsgaQzOy64.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

SKANDAL busuk korupsi e-KTP segera dibongkar melalui persidangan. Kasus ini setelah diselidiki selama tiga tahun oleh KPK, lantas disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat (PN Tipikor Jakpus) hari ini, Kamis (9/3/2017).

KPK sudah mengajukan dua tersangka yang keduanya merupakan pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Pun begitu, KPK sempat “menjanjikan” bahwa sejumlah nama besar di lingkup elite legislatif dan eksekutif juga akan terseret.

Kasus e-KTP ini merugikan negara sekira Rp2,3 triliun dari proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Jajaran hakim pun sudah ditentukan dengan dipimpin John Halasan Butarbutar, Franky Tambuwun, Emilia, Anwar dan Anshori Syaifuddin.

Akan tetapi, pihak PN Tipikor Jakpus menyatakan sedari sidang pertama, media massa tak boleh menayangkannya secara live bak sinetron. Ya, berarti sidang ini akan “tertutup” bagi media televisi layaknya sidang Ahok (Basuki Tjahaja Purnama).

(Baca: Waduh! Live Sidang E-KTP Dilarang Disiarkan Stasiun Televisi)

Pun begitu, pihak pengadilan menyatakan persidangan tetap akan transparan dengan menyatakan persidangannya terbuka. Peliputan masih dibolehkan dengan merekam jalannya persidangan.

Namun Humas PN Tipikor Jakpus Yohanes Priyana menegaskan, tetap tidak boleh disiarkan stasiun televisi secara live, layaknya Sidang “Kopi Sianida” dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso.

"Peliputan boleh, tapi tidak live (langsung)," terang Yohanes di PN Jakpus, Rabu (8/3/2017).

Surat Keputusan (SK) larangan peliputan secara live itu, disebutkan sudah berdasarkan SK Ketua PN Jakpus Kelas 1A khusus nomor W10.UJ1/KP01.1.17505XI.2016.01 yang ditandatangani 4 Oktober 2016.

Peliputan oleh wartawan media massa lainnya pun ada aturannya. Seperti dilarang menggunakan lampu kilat bagi wartawan foto karena bisa mengganggu persidangan.

Di sisi lain, PN Jakpus tetap menyatakan sidang ini terbuka buat umum. Tapi bukan berarti harus disiarkan secara umum. Masyarakat masih boleh datang meski harus punya kapasitas pengadilan.

“Persidangan ini mempersilakan masyarakat untuk hadir dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Siapapun juga. Tentu dengan mengingat kapasitas pengadilan. Kalau live artinya persidangan dihadirkan kepada masyarakat umum,” imbuh Yohanes.

(Baca juga: Jejak Bau Busuk Skandal Megakorupsi E-KTP)

Kendati begitu, setidaknya kasus ini yang diangkat ke persidangan, tetap bisa diawasi publik. Karena selain rawan digembosi, rawan pula tekanan sana-sini. Belum lagi, KPK sempat dituding bikin gaduh situasi nasional gara-gara ini.

“Kata mereka jangan bikin gaduh. Kita sedang mengusut kasus e-KTP dan pengusutan dilakukan di jalur hukumKita lakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Kalau ada fakta hukum tentu akan kami dalami lebih lanjut,” tutur juru bicara KPK Febri Diansyah.

Terakhir, kasus ini juga diharapkan tidak hanya sekadar “numpang lewat” layaknya kasus Bank Century. Sempat jadi sorotan luas tapi dalam waktu singkat, entah ke mana perhatian publik, pemerintah dan media terkait itu.

“Jadi penyebutan nama-nama besar di dalam dakwaan (e-KTP) jangan hanya numpang lewat seperti kasus Century. Harus diungkap siapa-siapa penerima duit, dari siapa, dan bagaimana alur duit diberikan, serta lokasinya di mana,” timpal pengamat politik dan kebijakan anggaran Uchok Sky Khadafi kepada Okezone.

(raw)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini