KPK Dinilai Lalai Memantau Bambang Terdakwa Suap yang Hadir di Pelantikan Hanura

Feri Agus Setyawan, Okezone · Jum'at 24 Februari 2017 06:40 WIB
https: img.okezone.com content 2017 02 24 337 1626816 kpk-dinilai-lalai-memantau-bambang-terdakwa-suap-yang-hadir-di-pelantikan-hanura-vYA7Vp9SXE.jpeg Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura, Bambang W Soeharto (rambut putih dan membawa tongkat), yang hadir dalam pelantikan Partai Hanura, Rabu 22 Februari 2017 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. (Foto: YouTube)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai kecolongan lantaran tak mengetahui kondisi terkini Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Bambang W Soeharto. Terdakwa kasus suap pemalsuan sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu diketahui hadir saat acara pelantikan DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu 22 Februari 2017.

Kasus Bambang tersebut menggantung lantaran dirinya sakit keras dan persidangannya ditunda sampai yang bersangkutan sehat kembali. Ketika itu, pada akhir Desember 2015, kasus yang menjerat Bambang sudah masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Namun, karena kondisinya yang memprihatinkan, majelis hakim menundanya dan berkas dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum KPK. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut KPK, selaku lembaga yang menangani perkara Bambang seharusnya memantau secara berkala kesehatan Bambang. "Semestinya dipantau terus ya," kata Koordinator ICW, Adnan Topa Husodo saat berbincang dengan Okezone, Jumat (24/2/2017). 

Menurut Adnan, isu kesehatan memang kerap digunakan para pesakitan kasus korupsi untuk menghindar atau bahkan membebaskan diri dari jeratan hukum. Untuk itu, lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo Cs itu harus kembali membawa perkara politikus Hanura tersebut ke meja hijau untuk diadili. 

"Isu kesehatan itu sering dipakai oleh terdakwa untuk membebaskan diri dari jerat hukum," ujarnya. 

Adnan menegaskan, bahwa tak ada alasan untuk KPK tidak membawa kasus suap Bambang ini meja hijau lantaran yang bersangkutan sudah dalam kondisi memungkinkan ketimbang setahun silam, yang hanya terbaring di ranjang ketika hadir di pengadilan. KPK, lanjut Adnan bisa segera mengecek kesehatan Bambang. 

"Ya tentu bisa (dibawa ke pengadilan) karena faktor (sakit) yang membuat terdakwa tidak bisa diperiksa telah gugur," tandasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan mengecek kesehatan Bambang usai mengetahui dirinya hadir pada pelantikan pengurus Hanura. Febri pun memastikan status Bambang masih sebagai terdakwa kasus suap. Menurutnya, bila kesehatan Bambang memungkinkan, dirinya akan segera disidang.

Dulu terbaring di pengadilan

(Foto: Feri Agus Setyawan/Okezone)

Kembali ke belakang pada Desember 2015, Bambang yang terlihat sehat ketika dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, ia terbaring di ranjang saat dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Bambang tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun ketika ditanya majelis hakim, apakah bisa mengikuti persidangan. 

Bambang yang mengalami sakit kronis saat itu, dihadirkan dengan menggunakan hospital bed (tempat tidur pasien untuk orang sakit). Terdakwa dugaan suap pemalsuan sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang didampingi sang istri, terbaring lemah dihadapan majelis hakim.

Meski begitu, Ketua Majelis Hakim, John Halasan Butarbutar sedikit memastikan kondisi Bambang dengan mengajukan pertanyaan.

"Apakah saudara terdakwa mendengar suara saya?," tutur Hakim John kepada Bambang, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu 16 Desember 2015. 

Bambang tak langsung merespon. Dengan suara sayup-sayup, dia mengaku, merasa ingin muntah. Berulangkali mantan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura itu mengucapkan, dirinya ingin muntah saat ditanya majelis hakim. "Sakit, sakit, sakit," jawab Bambang dengan suara hampir tak terdengar.

Akhirnya kasus yang menjerat Bambang batal disidangkan. Majelis hakim memutuskan tidak dapat menerima atau menetapkan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena kondisi kesehatan terdakwa. Berkas dikembalikan ke penuntut umum KPK. Namun, bila Bambang sudah sehat maka dapat disidangkan lagi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bambang sebagai tersangka pada 12 September 2014 silam terkait kasus dugaan suap pemalsuan sertifikat tanah. Bambang diduga menyuap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya M. Subri bersama dengan anak buah Bambang Direktur PT Pantai AAN Lusita Anie Razak.

Atas perbuatannya, Bambang dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1).

Dalam kasus ini mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya M. Subri sudah divonis bersalah dan dipidana selama 10 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsider 5 tahun kurungan pada sidang 25 Juli 2014. 

(fas)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini