Patrialis Akbar Bakal Blak-blakan soal Kasusnya di Pengadilan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 22 Februari 2017 21:49 WIB
https: img.okezone.com content 2017 02 22 337 1625677 patrialis-akbar-bakal-blak-blakan-soal-kasusnya-di-pengadilan-JvDQlGwV4e.jpg Patrialis Akbar Usai Pemeriksaan di Gedung KPK (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, rampung menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan Judicial Review UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Namun, ia enggan membeberkan seputar pemeriksaan pada hari ini‎ oleh penyidik lembaga antirasuah. Menurutnya, hal itu akan terbongkar secara otomatis di pengadilan.

"Kalau penyidikan itu rahasia, tidak boleh siapapun yang tahu, nanti saja di pengadilan," ujar Patrialis usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (22/2/2017).

Mantan Menkumham era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut juga mengaku pasrah dengan hasil keputusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikan dirinya secara tidak hormat dari institusinya. "Enggak apa-apa, majelis kehormatan itu laksanakan tugasnya kita hormati. KPK juga kita hormati ya," ungkapnya.

Intinya, lanjut Patrialis, semua fakta-fakta atas kasus yang menyeretnya tersebut akan terbongkar di Pengadilan.‎ "Nantilah, akan (buka-bukaan) di pengadilan aja," tukasnya.

Dalam kasus ini, KPK telah resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka. Empat orang tersangka tersebut yakni Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, Kamaludin, sebagai perantara suap, dan pengusaha impor daging, Basuki Hariman beserta sekretarisnya, NG Fenny.

Atas perbuatannya, Patrialis dan Kamaludin disangkakan melanggar Pasal 12c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 ‎Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun kepada Basuki dan Fenny yang diduga sebagai pihak pemberi suap, KPK menjerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini