Gelar Perkara Kasus Kwarda Pramuka, BPK Setuju dengan Konstruksi Hukum Penyidik

Dara Purnama, Okezone · Kamis 09 Februari 2017 07:10 WIB
https: img.okezone.com content 2017 02 09 337 1613334 gelar-perkara-kasus-kwarda-pramuka-bpk-setuju-dengan-konstruksi-hukum-penyidik-jr3QJQyyyD.jpg Cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni (Foto: Antara)

JAKARTA – Jajaran penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu 8 Februari 2017. Gelar perkara tersebut guna mencari kerugian negara kasus dana hibah pada Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015. Tiap tahun anggarannya sekira Rp6,8 miliar sehingga total selama dua periode Rp13,6 miliar.

Kasubdit I Dit Tipikor Bareskrim Polri, Kombes Adi Deriyan Jayamarta menyatakan, pascagelar di kantor BPK, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sudah ada kesamaan pendapat antara penyidik dan BPK.

"Kita sudah gelar dan BPK setuju dengan konstruksi hukum kita dan siap untuk menghitung kerugian negaranya," kata Adi kepada Okezone, Kamis (9/2/2017).

Ketika ditanya kapan target BPK memberikan hasil kerugian tersebut, menurut Adi, semuanya tergantung dengan BPK. "Itu tergantung dengan BPK. Intinya mereka sudah setuju dengan konstruksi hukum kita," katanya.

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 27 saksi, termasuk auditor BPK. Auditor akan bekerja satu hingga dua minggu untuk menentukan kerugian negara dari kasus ini.

"Satu minggu atau dua minggu dan itu tergantung auditor," katanya.

Sebelumnya, kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan, namun belum ada satu pun tersangka dalam kasus ini. Ketua nonaktif Kwarda DKI Jakarta, Sylviana Murni, periode 2013-2018 sudah dua kali dipanggil Bareskrim. Pemanggilan pertama untuk klarifikasi dokumen, sedangkan emanggilan kedua sebagai saksi.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini