Pemerintah Bersama Komnas HAM Bahas 12 Kasus HAM di Papua

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 31 Januari 2017 00:38 WIB
https: img.okezone.com content 2017 01 31 337 1605155 pemerintah-bersama-komnas-ham-bahas-pelanggaran-ham-di-papua-5MAmTBwn9Y.jpg

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto melakukan rapat konsultasi bersama dengan Komnas HAM di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017). 

Wiranto mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya membahas berbagai persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Menurutnya, pemerintah akan menyelesaikan 12 kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut. 

"12 isu tersebut dipisahkan penanganannya sesuai status kasus tersebut, di mana Komnas HAM menangani dugaan pelanggaran beratnya dan Polda Papua kasus pelanggaran tidak beratnya," kata Wiranto.

Adapun dugaan pelanggaran berat tersebut adalah kasus peristiwa Wamena 2003 dan peristiwa Wasior 2001. Selanjutnya peristiwa Paniai 2014 ‎ ‎‎dan peristiwa Mapunduma 1996 serta Biak Numfor 1998.

Sementara tujuh kasus bukan pelanggaran HAM ‎berat dan masih dilakukan penyelidikan oleh Polda Papua adalah peristiwa hilangnya Aristoteles Masoka 2001, peristiwa Kongres Rakyat Papua III 2001 dan peristiwa penangkapan Opinus Tabuni 2012. 

Sedangkan kasus yang dinyatakan selesai lantaran tak ada peroslan hukum maupun HAM adalah Penyerangan Mapolsek Abepura 2000, Peristiwa Kerusuhan Uncen 2006 dan penangkapan Yawan Mayeni 2009 serta peristiwa penangkapan Mako Tabuni 2012.

"‎Kasus pelanggaran berat 2016, diprioritaskan terhadap dua kasus, yaitu kasus Wamena dan Wasior, adapun perkembagannya Jaksa Agung telah mengembalikan berkas kepada Komnas HAM sebagai penyelidik, penyidik agar melengkapi berkas penyelidikan yang masih belum lengkap atau kurang jelas, antara lain antara pelaku, korban, baik sipil maupun kelompok separatis bersenjata, baik visum korban, dukungan ahli forensik, surat surat dari koperasi," jelas Wiranto.

Wiranto menegaskan, bahwa pemerintah lewat reformasi hukum jilid II akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kendati demikian, lanjutnya, penyelesaian kasus tersebut masih terkendala lan‎taran waktu yang telah lama terjadi serta barang bukti yang ada.

"‎Misalnya di Papua kita harus melakukan autopsi jenazah, ternyata ada ketentuan adat yang tidak memungkinkan untuk melaksankana autopsi, sehingga bukti satu-satunya sulit didapatkan, artinya kita berusaha untuk menyelesaikan apakah untuk mengatasi masalah teknis, sehingga semangat kita untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu bisa tuntas dan tidak kita wariskan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat mengaku bahwa pihaknya akan tetap menjaga prinsip-prinsip rekonsiliasi agar dapat terpenuhi. Sehingga, pihaknya mendorong agar pemerintah dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dengan menempuh jalur non-yudisial.

"Tapi hingga hari ini memang Komnas HAM tidak mencabut proses yudisial karena itu memerlukan satu proses," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa rekonsiliasi dapat ditempuh apabila adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. ‎Hal itu juga diharapkan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM pada masa lalu.

"‎Tapi proses ke sana kami apresiasi karena dengan keadaan politik seperti ini, hanya mengandalkan satu pilihan saja itu bukan opsi yang bijak. Jadi Komnas HAM cukup moderat dalam konteks ini. Di satu sisi Komnas HAM harus taat dalam prosedur hukum. Kita harus taat dalam proses beracaranya," tandasnya.

(fas)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini