Demokrat Anggap Penanganan Kasus Ahok dan Sylvi Berbeda

Bayu Septianto, Okezone · Senin 30 Januari 2017 12:26 WIB
https: img.okezone.com content 2017 01 30 337 1604485 demokrat-anggap-penanganan-kasus-ahok-dan-sylvi-berbeda-kQW3Qf0T9i.jpg Cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni. Foto Badriyanto/Okezone

JAKARTA – Wakil Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto, menilai penanganan kasus gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berbeda dengan kasus dugaan korupsi yang mengarah ke wakil calon gubernur, Sylviana Murni.

Dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan ke Ahok, menurut Agus, penanganan kasusnya berjalan cepat lantaran banyak orang yang meminta kasus tersebut segera diproses secara hukum.

"Pak Ahok ini kan punya spesial yang tersendiri, karena mayoritas masyarakat di seluruh Indonesia menginginkan agar proses ini diproses secara hukum," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017).

Sementara penanganan kasus yang sedang dihadapi pasangan Agus Harimurti Yudhoyono itu diharapkan ditunda dulu sampai proses pilkada usai.

"Bu Sylvi ini kan dalam artian bisa menunggu sampai proses pilkada selesai," jelasnya.

Agus berharap, Komisi III dengan kewenangannya bisa melakukan rapat kerja dengan pihak terkait, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia berharap Komisi III bisa menanyakan soal itu ke Kapolri.

"Tentunya nanti Komisi III sebagai DPR, melakukan rapat kerja, juga akan meminta klarifikasi, tentunya dengan yang berhubungan dengan itu, dengan Kapolri dan yang lainnya," ucap Agus.

Seperti diketahui, Sylviana Murni kembali dipanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Masjid tersebut dibangun dari dana APBD DKI Jakarta senilai Rp27 miliar tahun anggaran 2010-2011. Kala itu, Sylviana Murni menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat pada 2008-2010.

Sylviana sendiri, perdana dipanggil sebagai saksi pada Jumat 20 Januari 2017 untuk kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015 senilai Rp6,8 miliar. Saat itu, Sylviana menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta. Pasca-diperiksa, Sylvi menjelaskan dana Rp6,8 miliar yang dimaksud penyidik sejatinya bukanlah dana bansos melainkan dana hibah.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini