nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penangkapan Patrialis & Akil Mochtar Tamparan Keras untuk DPR

Fadel Prayoga, Jurnalis · Sabtu 28 Januari 2017 11:58 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 01 28 337 1603445 penangkapan-patrialis-akil-mochtar-tamparan-keras-untuk-dpr-AUKunPyQU6.jpg Foto: dok. Okezone

JAKARTA - Tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan kehebohan, sekaligus menggambarkan bobroknya institusi di Indonesia.

Anggota DPR RI Komisi III Syaiful Bahri Ruray mengatakan, kasus yang menimpa mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan untuk kedua kalinya alumni parlemen terjerat kasus suap, ketika menjadi hakim MK.

"Yang pertama dulu kan Akil Mochtar, lalu kini Patrialis Akbar yang dua-duanya adalah mantan politisi dan alumni Komisi III DPR RI," kata Syaiful saat menghadiri diskusi publik 'Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi' di Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).

Menurutnya, MK itu adalah payung tertinggi dalam lembaga hukum. Sebab, dalam hukum itu konstitusi merupakan segalanya dalam dasar negara. Sehingga apabila lembaga tersebut digoyang, maka kedaulatan suatu negara akan terancam.

"Kalau konstitusi diobok-obok seperti ini, masa depan negara akan kelam," imbuhnya.

Politikus Partai Golkar itu mengaku, ini menjadi tamparan keras bagi DPR, khususnya Komisi III. Karena dalam kurun waktu tiga tahun Ketua dan Hakim MK terjerat kasus suap.

"Kami tidak ingin terjadi untuk yang ketiga kalinya. Karena itu mengindikasikan sebuah negara yang gagal dalam membangun konstitusi yang baik,"‎ tandasnya.

Sekedar diketahui, KPK resmi menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Patrialis diduga menerima suap sebesar USD20 ribu dan SGD200 ribu atau senilai Rp2,15 miliar dari pengusaha impor daging Basuki Hariman. Pemberian ke Patrialis tersebut sudah ketiga kalinya. Uang suap diberikan agar Patrialis membantu mengabulkan gugatannya.

Selain Patrialis, KPK menetapkan Kamaluddin sebagai perantara suap, Basuki Hariman dan Ng Fenny selaku sekretaris Basuki.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini