Polisi Temukan Unsur Pidana di Dua Kasus Dugaan Korupsi yang Menyeret Sylviana Murni

Dara Purnama, Okezone · Rabu 25 Januari 2017 16:23 WIB
https: img.okezone.com content 2017 01 25 337 1600753 polisi-temukan-unsur-pidana-di-dua-kasus-dugaan-korupsi-yang-menyeret-sylviana-murni-a52S10Fk5S.jpg

JAKARTA - Dua kasus dugaan korupsi yang menyeret nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Sylviana Murni sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Kendati demikian belum ada satu pun tersangka dalam dua kasus ini.

Kasus pertama adalah kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Walikota Jakarta Pusat. Masjid itu dibangun dari dana APBD 2010-2011 dengan nilai Rp27 miliar. Sylviana sendiri kala itu menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat periode 2008-2010.

Sementara, kasus kedua adalah dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015 senilai Rp6,8 miliar. Saat itu, Sylviana menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta.

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto memastikan bahwa ada pidana korupsi dalam dua kasus tersebut. Atas penemuan pidana korupsi itu, Bareskrim Polri meningkatkan ‎status hukum penyelidikan ke penyidikan.

"Gelar perkara dari lidik ke sidik sudah dilaksanakan. Dari hasil gelar, diduga memang ada perbuatan pidana di situ," kata Ari di Kompleks STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2017).

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menampik bahwa pengusutan kasus tersebut merupakan politisasi dalam pentas Pilgub DKI Jakarta. Menurutnya, Polri hanya bertugas menindaklanjuti laporan warga.

Tito juga menyampaikan, pihaknya tidak bisa menghentikan proses hukum tersebut. Hal tersebut justru akan memberikan persepsi negatif karena Polri sudah mengusut ‎kasus dugaan pidana penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Itu sudah saya ingatkan pada saat kasus dilaporkan saudara BTP. Kalau ini digulirkan akan membawa konsekuensi siapapun yang dilaporkan maka semua dilaporkan sama harus diproses," terangnya. ‎

Bahkan, setiap laporan yang menjerat calon kepala daerah di Indonesia, Polri akan memprosesnya.‎ Namun, klaim Tito, proses hukum akan dilakukan secara profesional dan objektif.

"Saya tahu di beberapa daerah sudah ada yang dilaporkan. Di Lampung misalnya, para pihak saling melapor. Saya jawab jangan dihentikan proses karena preferensinya adalah kasus Ahok diajukan pada saat tahapan pilkada yang otomatis membawa konsekuensi hukum azaz equality before the law," pungkasnya. (sym)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini