nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PDIP Geram Kasus Pelindo II yang Ditangani KPK Jalan di Tempat

Bayu Septianto, Okezone · Rabu 18 Januari 2017 16:56 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 01 18 337 1594816 pdip-geram-kasus-pelindo-ii-yang-ditangani-kpk-jalan-di-tempat-DN6JavkP1T.jpg Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan QCC di Pelindo II, RJ Lino saat di Gedung KPK.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai tak ada perkembangan yang berarti dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan KPK, Masinton merasa tak puas dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo soal kasus dugaan korupsi yang telah menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino.

Masinton mengatakan, alasan Agus penuntasan Pelindo II agak sulit karena melibatkan perusahaan China sangat tak masuk akal. Bahkan pernyataan tersebut sama dengan yang dilontarkan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan enam bulan lalu.

"Menjelaskan tindak pidana korupsi di Pelindo II alasannya China, enam bulan lalu Ibu Basaria penjelasannya itu. Enggak ada progress nih. Jawaban Bu Basaria enam bulan lalu di copas (copy-paste) sama Pak Agus," ketus Masinton di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Sebelum Masinton berbicara, Agus Rahardjo mengatakan perhitungan kerugian negara kasus Pelindo II belum tuntas. Selain itu, kasus ini juga terkendala adanya masalah yang melibatkan perusahaan China.

"Masalah Pelindo ada masalah di RRC, kerugian belum bisa dituntaskan," kata Agus.

Seperti diketahui, KPK menetapkan mantan Dirut Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010. RJ Lino diduga menunjuk langsung perusahaan asal China, Wuxi Huang Dong Heavy Machinery, dalam pengadaannya.

Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK sendiri sudah memeriksa sejumlah saksi yang berasal dari Pelindo II dalam dua minggu belakangan ini. Namun sampai saat ini, lembaga antirasuah itu masih belum mau mengungkapkan total kerugian negara akibat perbuatan Lino.

(fas)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini