nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Berkomitemen Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 16 Januari 2017 15:58 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 01 16 337 1592762 jokowi-berkomitemen-tindak-tegas-kelompok-intoleran-zZS81tQQfW.jpg Presiden Jokowi

JAKARTA - Kepala Staf Presiden, Teten Masduki mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung merespons permintaan dari gerakan Antropolog untuk Indonesia (AUI) yang menginginkan penindakan tegas dari oknum kelompok yang diduga melakukan intoleran di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan para antropolog, kata Teten, terdapat tiga persoalan mendasar yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan intoleran tersebut.

"Saat ini dalam situasi darurat Kebhinekaan dalam tiga dimensi ekonomi, pendidikan dan hukum. Dan kami menjelaskan pentingnya untuk kembali diajarkan di sekolah dan masyarakat umum," kata Teten di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Teten menegaskan, pemerintah juga tengah melakukan pematangan untuk pembentukan ‎satu buah unit kerja guna melakukan pemantapan ideologi Pancasila yang langsung di bawah koordinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"‎Sementara untuk dimensi ekonomi, Presiden menjelaskan dalam waktu dekat juga akan diluncukan kebijakan ekonomi baru meskipun namanya belum dirumuskan. Kita akan melakukan pemerataan dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang digodok di Menko Perkonomian dan kebijakan baru yang mengurangi kesenjangan sosial," terang Teten.

Presiden Jokowi, akan terus memantau program kerja reformasi agraria yang akan ditujukan kepada masyarakat golongan bawah. Pasalnya, program ini menjadi prioritas dari Presiden Jokowi guna mengurangi angka kesenjangan sosial yang ada di Tanah Air.

"‎Kebijakan reformasi agraria sudah berjalan. Untuk masyarakat adat ada 12 ribuan hektar. Selama 10 tahun terahir sebanyak 23,6 juta hektar lahan yang diberikan kepada perusahaan besar. Presiden bilang ini tidak boleh terjadi lagi. Sehingga gap kepemilikan lahan tidak boleh terjadi. Makanya lahan untuk rakyat ini jadi priroitas. Presiden tidak akan meneruskan program yang menimbulkan kesenjangan sosial," imbuhnya.

Teten menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak akan membiarkan kekerasan terjadi akibat perilaku intoleran yang tidak terpuji tersebut. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo itu tengah menunggu perkembangan kasus dugaan intoleran tersebut yang masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian.

"‎Soal hukum Presiden tidak bisa membiarkan kekerasan dan mengancam toleransi dan memastikan proses hukum yang memastikan tindakan kekerasan akan diposes. Dan ada perkembangan politik seperti pemerintah tidak tegas dan sudah ditegaskan, penegakakan itu harus dilakukan," tandasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini