Share

TOP FILES: Istimewanya Yogya saat Menjadi Ibu Kota RI

Randy Wirayudha, Okezone · Jum'at 30 Desember 2016 13:17 WIB
https: img.okezone.com content 2016 12 30 337 1579228 top-files-istimewanya-yogya-saat-menjadi-ibu-kota-ri-MrmsqKR8ip.jpg Para pemimpin republik terpaksa "hijrah" dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 (Ilustrasi Foto: IPPHOS/Antara)

BEBERAPA waktu lalu, status keistimewaan Yogyakarta pernah digugat. Hal tersebut sontak memicu banyak kecaman karena merasa yang menggugat keistimewaan ‘Jogja’, tak tahu menahu soal sejarah besar provinsi yang memang istimewa ini.

Provinsi yang pernah jadi ibu kota kedua RI setelah Jakarta. Daerah yang pernah menyumbangkan segalanya agar pemerintahan RI tetap bisa berjalan setelah “mengungsi” dari Jakarta.

Kisahnya tak lepas dari berbagai peristiwa intimdasi, teror, hingga percobaan pembunuhan terhadap Presiden Ir Soekarno medio 1946. Dari mana lagi ancaman-ancaman itu datang kalau bukan dari Belanda yang membonceng sekutu kembali ke Indonesia.

Situasi di Jakarta dan sekitarnya pun mulai tak karuan. Tidak hanya persoalan bentrokan antara pasukan NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) dengan pasukan republik di Jatinegara hingga Pasar Minggu, tapi juga banyaknya laskar dan gerombolan bandit yang sukar tunduk pada pemerintah.

Tahu situasi Bung Karno serta jajaran pemerintahan tak lagi aman di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX dan Sri Paku Alam VIII menyarankan ibu kota dipindahkan sementara ke Yogya. Saran yang diterima dengan hangat oleh Presiden Soekarno.

Persiapan secara rahasia pun dilakukan jelang memindahkan pemerintahan. Keluarga Soekarno dan Mohammad Hatta sendiri “diungsikan” dari Jakarta dengan Kereta Luar Biasa (KLB) dengan sebuah “operasi senyap” yang menegangkan – kisah yang akan diuraikan penulis lebih jauh dalam artikel NEWS STORY berikutnya.

Berangkatnya Presiden Soekarno beserta Hatta dan keluarga dilakukan pada 3 Januari 1946 tengah malam, hingga akhirnya tiba di Stasiun Tugu, Yogya pada 4 Januari yang turut disambut Sri Sultan HB IX, Sri Paku Alam VIII, serta Panglima Tentara Keamanan Rakyat (TKR, kini TNI) Jenderal Soedirman.

Adapun sisa-sisa pengelolaan pemerintahan dan keamanan, diembankan kepada Overstee (Letkol) Daan Jahja yang kala itu menjabat Panglima Divisi Siliwangi, di mana dia juga merangkap jabatan Gubernur Militer Jakarta.

Di Yogya, semuanya ditanggung. Ibaratnya, Soekarno dkk hanya tinggal bawa pakaian, karena semuanya sudah disediakan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta Puro Pakualaman.

Kantor pemerintahan di Yogya di mana Presiden Soekarno berkantor, ditempatkan di Gedung Agung. Semua perabotan di istana yang sempat kosong itu diisi pihak keraton dan pakualaman, plus sumbangan sekira 6 juta gulden untuk menjalankan pemerintahan di Yogya.

Sayangnya walau sudah dipindah dari Jakarta ke Yogya, tetap Belanda terobsesi menghancurkan pemerintahan republik. Yogya pun diserang pada 19 Desember 1948 yang kini kita kenal dengan peristiwa Agresi Militer II Belanda berkode “Operatie Kraai.

Para pemimpin republik seketika ditangkap dan diasingkan. Pemerintahan ibu kota di Yogya pun lumpuh kendati kemudian didirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat.

Ibu Kota republik di Yogya baru dipulihkan pada 6 Juli 1949 setelah tercipta gencatan senjata. Ibu Kota juga akhirnya kembali ke Jakarta pada 17 Agustus 1950 hingga sekarang.

(raw)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini