Share

Ini Empat Poin Kekalahan Jaksa Agung di Vonis Bebas La Nyalla

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 30 Desember 2016 06:45 WIB
https: img.okezone.com content 2016 12 30 337 1578982 ini-empat-poin-kekalahan-jaksa-agung-di-vonis-bebas-la-nyalla-hcpFNxiHc9.jpg

JAKARTA - Pengamat hukum tata negara‎ asal Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menganalisa, ada empat poin yang menjadi pertimbangan hakim memvonis bebas Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Menurutnya, kekalahan bagi kejaksaan agung (Kejagung) tersebut karena empat faktor yang sangat berat menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap La Nyalla. Dimana, yang pertama karena dakwaan terhadap La Nyalla masih lemah.

"Pertama memang dakwaannya lemah, ‎jadi ada dakwaannya lemah sehingga hakim tidak bisa mengacu pada dakwaan tersebut. Karena memang argumentasi yang dibangun itulah fakta persidangan itu biasanya kesalahan jaksa penuntut," ujarnya saat dihubungi Okezone, Kamis 29 Desember 2016 malam.

‎Yang kedua, kata Asep, pembuktian selama berjalannya persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor sudah sesuai fakta-fakta dipersidangan dan tidak mengarah adanya kesalahan bagi La Nyalla.

"Dan ketiga, karena jaksa agak kurang paham substansinya. Sehingga tidak mendetail penguasaan hakim atas substansi itu‎. Sebenarnya ini sederhana, beda sama kasus Jessica, kalau Jessica kan rumit," sambungnya.

Terakhir, ditambahkan Asep, karena kemungkinan kasus tersebut diindikasi ada pihak yang bermain dari Kejagung. Sehingga, diduga terlalu dipaksakan untuk masuk ke meja persidangan.

"Nah itu mungkin benar bisa jadi pelajaran bagi Jaksa Agung kedepannya," tukasnya.

Sebelumnya diketahui, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis bebas Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti karena tidak terbukti melakukan korupsi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap La Nyalla. Dimana, JPU mendakwa ‎La Nyalla melakukan korupsi dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin Jatim pada periode 2011-2014 senilai Rp48 miliar.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini