Tahun Ketiga Pemerintahan, Jokowi Diharapkan Lebih Memperhatikan Persoalan HAM

Reni Lestari, Okezone · Senin 12 Desember 2016 18:43 WIB
https: img.okezone.com content 2016 12 12 337 1564905 tahun-ketiga-pemerintahan-jokowi-diharap-lebih-perhatikan-persoalan-ham-WBDcHzvPbY.jpg Presiden Jokowi

JAKARTA - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos berpendapat bahwa dalam dua tahun kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum cukup memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia (HAM).

"Untuk tahun pertama dan kedua, fokus dr pemerintahan Jokowi-JK adalah pada pembanguann ekonomi, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Itu bukan sesuatu yang salah, tapi pembangunan tentu saja memerlukan keseimbangan," kata Bonar di kantornya, Senin (12/12/2016).

Pembangunan yang seimbang, lanjut Bonar, tetap harus melibatkan penegakan HAM. Hal inilah yang diharap akan tumbuh pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebab, visi nawacita salah satunya juga memuat soal penegakan HAM.

"Kita berharap bahwa pada tahun ketiga isu ini menjadi perhatian dia. Dan jajarannya mampu melakukan tindakan nyata dan terobosan untuk menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Dari sejumlah elemen HAM, beberapa yang harus menjadi perhatian serius yakni kebebasan beragama dan berkeyakinan, penyelesaian kasus HAM masa lalu, kebebasan ekspresi, termasuk kinerja insitusi penegak hukum dan HAM.

Bonar menyoroti kasus-kasus yang melibatkan kebebasan beragaman dan berkeyakinan sampai saat ini belum menemukan tiik temu.

"Teman-teman pengungsi Ahmadiyah di Lombok yang sudah hampir 10 tahun belum ada penyelesaian untuk mereka, teman-teman syiah yang sekarang masih di rumah susun Sidoarjo, tidak jelas kapan mereka akan kembali ke tempat asal mereka. Belum lagi misalnya kasus-kasus seperti GKI Yasmin yang setelah mendapat kekuatan hukum tapi lebih dari empat tahun ini mereka tidak tahu harus bagaimana," jelas dia.

Pemerintah harus mengambil momentum untuk menyelesaikan tantangan dalam persoalan-persoalan HAM dan menuntaskan janji yang tertuang dalam visi nawacita.

Sementara itu, berdasarkan Indeks Kinerja HAM (IKH) 2016, ada peningkatan upaya penegakan HAM yang dilakukan pemerintah. Angka IKH tahun ini naik 0, 38 poin menjadi 2,83 dari sebelumnya 2,45 di tahun lalu. Namum begitu, peningkatan ini dianggap belum signifikan dan masih banyak yang perlu diperbaiki.

"Jadi memang inilah pekejaan rumah dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Jokowi," tukas Bonar.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini