Indeks Kinerja HAM 2016 Meningkat Tapi Tak Signifikan

Reni Lestari, Okezone · Senin 12 Desember 2016 16:31 WIB
https: img.okezone.com content 2016 12 12 337 1564812 indeks-kinerja-ham-2016-meningkat-tapi-tak-signifikan-rwGQ6vF2Lv.jpg Ilustrasi (dok. Okezone)

JAKARTA - Untuk ketujuh kalinya Setara Institute merlis Indeks Kinerja HAM (IKH) sebagai bagian dari peringatan Hari HAM Internasional yang dirayakan pada 10 Desember. Peneliti HAM Setara Institute Ahmad Fanani Rosyidi menjelaskan, total akumulasi skor IKH 2016 berada pada angka 2,83, atau meningkat 0,38 poin dibanding tahun lalu.

"Meski tidak signifikan, peningkatan ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan responden ahli pada Jokowi-JK yang pada tahun ketiga kepemimpinannya akan memberikan fokus pada reformasi hukum dan HAM," kata Ahmad pada Konferensi Pers di Kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2016).

Survei ini menggunakan metode pengumpulan data purposive sampling yang melibatkan 202 ahli, terdiri dari akademisi, peneliti, aktivis, tokoh masyarakat dan lain-lain. Ada delapan variabel utama yang dijadikan alat ukur.

Antara lain, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu (1,99), kebebasan bereskpresi dan berserikat (2,1), kebebasan beragama dan berkeyakinan (2,47), rasa aman warga dan perlindungan warga negara (3,32), penghapusan hukuman mati (2,68), penghapusan diskriminasi (3,31), rencana aksi nasional HAM (RANHAM) dan kinerja Lembaga HAM (3,38), dan pemenuhan hak atas ekonomi,sosial dan budaya (2,83).

Ahmad menjelaskan, secara umum dapat digambarkan bahwa belum meningkatnya indeks HAM secara signifikan disebabkan komitmen pemerintah yang belum terpenuhi.

"Pemerintah nyaris tidak punya sikap dan roadmap bagaimana pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM akan dijalankan dan diintegrasikan dalam proses pembangunan negara," terangnya.

Sementara, penyelesaian kasus HAM masa lalu juga belum tersentuh. Sebaliknya, ketika tuntutan penuntasan kasus HAM masa lalu gencar, yang muncul justru isu negatif soal kebangkitan PKI dan paham komunisme.

Survei ini dilakukan dengan menggunakan angket atau kuisioner yang dikoleksi berbasis web dan menjangkau 19 provinsi di Indonesia. Sementara waktu pelaksanaan survei adalah 5 November hingga 5 Desember 2016.

Ada tiga tujuan utama yang hendak dicapai melalui survei ini, antara lain memberika gambaran berdasarkan persesi ahli mengenai situasi HAM mutakhir di Indonesia, melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM dan menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini