nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KontraS Ungkap PR Pemerintah terhadap Penuntasan Kasus HAM

Arie Dwi Satrio, Okezone · Sabtu 10 Desember 2016 06:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 12 10 337 1563553 kontras-ungkap-pr-pemerintah-terhadap-penuntasan-kasus-ham-PGZlM9VVzq.jpg Koordinator KontraS Haris Azhar (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) kembali mengingatkan beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih belum diselesaikan dengan adil oleh negara hingga saat ini.

Dalam hal ini, Koordinator KontraS, Haris Azhar memanfaatkan momentum Hari HAM Internasional yang jatuh pada hari ini, Sabtu (10/12/2016) untuk kembali mengungkap pekerjaan rumah (PR) pemerintah terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas hingga saat ini. 

‎"Pertama, ketiadaan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, kasus Munir, kasus penembakan di Paniai Papua," ujar Haris dalam pesan singkat‎nya kepada Okezone, Jumat 9 Desember 2016 malam.

Kedua, ditambahkan Haris, soal perampasan hak atas tanah dan ketiadaan negara untuk perlindungan terhadap masyarakat adat. Terlihat berbagai perampasan tanah atas nama pembangunan masih marak terjadi di pelosok.

"Contohnya, seperti kasus pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Pelanggaran hak atas tanah juga terjadi oleh praktik bisnis atau korporasi, seperti di pulau kecil Romang Maluku Barat Daya dan pulau Gebe Ternate," paparnya.

Selanjutnya, dia juga mengkritik soal kebebasan berekspresi dan pemidanaan terhadap pekerja hak masyarakat. Berbagai kasus ini muncul secara dipaksakan dan terlihat sebagai upaya membungkam kerja dan informasi dari berbagai aktivis.

"Sebagai contoh, sudah ada 10 orang aktivis Bali Tolak Reklamasi yang dilaporkan ke polisi. Pengacara masyarakat Pulau Gebe Ternate juga dipidanakan. Sarana ekspresi sosial media menjadi modus baru pemidanaan," ungkap dia.

Keempat, Haris menyikapi integritas aparat penegak hukum dan keamanan yang hampir selalu diwarnai aksi kekerasan dan penyiksaan. Hal ini terlihat dari adanya pengamanan lahan oleh pihak TNI dan Polri.

"Pengamanan lahan oleh Polri dan TNI, di Lahat, Majalengka, Yogyakarta. Dalam soal hukuman mati, juga sangat terang bahwa banyak proses hukum diselewengkan oleh pihak Kejaksaan Agung yang tidak bisa dijelaskan ke masyarakat," jelasnya.

Kelima, sambung Haris, yang perlu disorot dari hak hidup manusia adalah buruknya kualitas hak sosial. Hal ini bisa dilihat dari kondisi hak atas kesehatan.

"Kasus vaksin menjadi kasus penting untuk melihat bagaimana negara kalah dalam kontrol produksi dan distribusi vaksin," tandasnya.

Lima fokus poin tersebut diharapkan Kontras dapat menjadi pengingat masyarakat agar terus mengawal pemerintahan untuk adil dalam menyelesaikan masalah HAM di Indonesia.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini