KontraS Pertanyakan Komitmen Jokowi Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 08 Desember 2016 15:38 WIB
https: img.okezone.com content 2016 12 08 337 1562095 kontras-pertanyakan-komitmen-jokowi-selesaikan-pelanggaran-ham-masa-lalu-acy0vgMrCY.jpg Presiden Joko Widodo.

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ‎(KontraS) menggelar konferensi pers menyambut Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia pada 10 Desember 2016. Dalam kesempatan ini, KontraS bersama orangtua korban pelanggaran HAM masa lalu mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Feri‎ Kusuma, mengatakan bahwa hingga memasuki tahun ketiga masa jabatannya, Jokowi belum juga memiliki langkah konkrit untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Para korban semakin terpinggirkan selama masa Jokowi. Suara-suara korban tak pernah didengar, tak pernah diajak bertemu. Dalam aksi kamisan presiden tak pernah datang," kata Feri, dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Feri menuturkan, kebijakan politik yang Jokowi ambil justru berdampak serius terhadap penegakan HAM di Tanah Air‎. Sebut saja pengangkatan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, kemudian Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari partai politik.

"Wiranto sebetulnya salah satu orang yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran HAM era Orde Baru justru diberi jabatan publik, begitu juga dengan Jaksa Agung yang berasal dari parpol," ujar dia.

Dalam konferensi pers itu, turut hadir ‎orangtua korban pelanggaran HAM masa lalu, di antaranya Payan Siahaan; orangtua Ucok Munandar Siahaan, salah satu korban penghilangan paksa 1998, Sumarsih; orangtua Wawan, korban Semanggi 1 pada 1998, dan Maria Sanu; orang tua Stevanus,  korban kekerasan 13-15 Mei 1998.

(fas)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini