Aturan soal Status Kewarganegaraan bagi Anak Sebaiknya Dibatalkan

Ferio Pristiawan Ekananda, Okezone · Rabu 23 November 2016 04:02 WIB
https: img.okezone.com content 2016 11 23 337 1548672 aturan-soal-status-kewarganegaraan-bagi-anak-sebaiknya-dibatalkan-kdHURM7f7f.jpg Gloria Hamel (Foto: Antara)

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai peraturan soal status kewarganegaraan bagi anak-anak yang terlahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ditetapkan itu sebaiknya dibatalkan.

Pasalnya, pasal peralihan itu akan berpotensi membuat seorang anak kehilangan kewarganegaraannya. "Sehingga, ketentuan pada Pasal 41 Nomor 10 Tahun 2016 sebaiknya dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar Refly, Selasa (22/11/2016).

Hal tersebut, sambungnya, untuk menghindari adanya diskriminasi antara anak-anak yang terlahir sebelum UU tersebut ditetapkan dan anak-anak yang terlahir setelah UU tersebut ditetapkan.

“Bagaimana bila orangtua tidak mendaftarkan anaknya untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia, baik karena tidak mendaftar, tidak tahu, atau lupa, sehingga, habis tenggat waktu yang diberikan? Tentunya secara otomatis, anak tersebut kehilangan kewarganegaran Indonesianya, sebagaimana dialami oleh Gloria,” tutur Refly.

Seharusnya, menurut Refly, aturan dikembalikan kepada batang tubuh UUD 1945, dimana seorang anak dapat memilih kewarganegaraan ketika menginjak usia 18 tahun.

"Jadi, ketika usia lebih dari 18 tahun bisa memilih kewarganegaraan dan yang memilih si anak itu sendiri, bukan orang tuanya ataupun orang lain," tukasnya.

Sebelumnya, gugatan uji materi yang diajukan Ibunda Gloria Natapradja Hamel (16) ini teregistrasi di MK dengan nomor perkara 80/PUU-XlV/2016. Dalam persidangan ini, Refly menjadi Ahli pihak pemohon uji materi.

Adapun Pasal 41 Nomor 10 Tahun 2016 tersebut digugat karena tidak memenuhi rasa keadilan.

Aturan tersebut berbunyi “Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan,”.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini