JAKARTA – Anggota DPR RI Ruhut Sitompul tetap menolak rekomendasi pemecatan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Hal itu sebagaimana yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Partai Demokrat.
Ruhut mengatakan, dirinya rela melepas jabatan sebagai koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam) di Partai Demokrat serta meninggalkan DPR. Namun, anggota komisi III itu tak rela bila harus keluar dari Partai Demokrat.
"Di polhukam aku sudah tinggalkan. DPR kita tunggu setelah reses ini. Tapi ingat, jangan ganggu keanggotaan gue," ungkap Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016).
Ia menjelaskan, unsur yang bisa memecat dirinya hanyalah keputusan resmi dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini, katanya, sesuai AD/ART Demokrat serta diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.
"Ingat ya, UU Partai Politik, AD/ART partai politik, yang bisa memecat aku adalah ketua umumnya, Pak SBY. Aku tunggu kalau memang dipecat," tegas Ruhut.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menyerahkan keputusan rekomendasi pemecatan Ruhut Sitompul dan Hayono Isman dari keanggotaan Partai Demokrat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Keduanya direkomendasikan dipecat karena dinilai melanggar AD/ART Partai.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Denny Kailimang menjelaskan, pemecatan terhadap Ruhut Sitompul dan Hayono Isman tersebut hanya tinggal menunggu pengesahan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.
"Dalam hal ini keputusan Dewan Kehormatan adalah Dewan Pimpinan Pusat yang akan melaksanakan sebagai eksekutornya," kata Denny saat dihubungi, kemarin.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil usai sidang Dewan Kehormatan Partai Demokrat digelar pada 24 Oktober 2016 yang dihadiri Ketua Dewan Kehormatan, Ammir Syamsudin; serta Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Darizal Basyir dan Denny Kailimang.
Follow Berita Okezone di Google News
(wal)
