Alasan Demokrat Pecat Ruhut dan Hayono Isman

Bayu Septianto, Okezone · Kamis 27 Oktober 2016 16:04 WIB
https: img.okezone.com content 2016 10 27 337 1526087 alasan-demokrat-pecat-ruhut-dan-hayono-isman-0H2wCcrg2x.jpg

JAKARTA - Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat resmi merekomendasikan pemecatan dari keanggotaan Partai Demokrat terhadap dua kadernya, Ruhut Sitompul dan Hayono Isman. Keputusan ini diambil setelah keduanya dianggap melanggar kode etik dalam AD/ART Partai Demokrat.

"Berdasarkan laporan dari Komwas Partai Demokrat, dan sudah kita sidangkan empat kali di mana Pak Ruhut juga hadir tapi Pak Hayono Isman tidak hadir, jadi sudah keluar keputusan dari Dewan Kehormatan, itu pemecatan dari keanggotaan partai demokrat," ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Denny Kailimang saat dihubungi wartawan, Kamis (27/10/2016).

Menurut Denny keputusan itu telah diambil dalam sidang Dewan Kehormatan Partai Demokrat pada 24 Oktober 2016 yang dihadiri Ketua Wanhor; Amir syamsudin, serta Wakil Ketua Wanhor; Darizal Basyir dan Denny Kailimang sendiri.

Denny mengungkapkan pertimbangan pemecatan Ruhut dan Hayono selain melanggara kode etik dalam AD/ART Partai Demokrat, Ruhut juga melanggar Pakta Integritas setiap kader Demokrat. Salah satu yang menjadi latarbelakang pemecatan terhadap keduanya yakni perbedaan sikap dan dukungan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ruhut dan Hayono lebih mendukung pasangan calon petahana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Sementara Partai Demokrat bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

"Iya itu salah satunya.‎ Karena bertentangan dengan kebijakan-kebijakan daripada Partai Demokrat," tutur Denny.

Langkah selanjutnya, lanjut Denny, Wanhor akan menyerahkan keputusan ini kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai eksekutor. Ia mengaku telah menyerahkan keputusan ini dan sedang menunggu tandatangan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

"Jadi kalau dalam hal ini keputusan Dewan Kehormatan adalah Dewan Pimpinan Pusat ‎yang akan melaksanakan sebagai eksekutornya," tukasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini