"Penggusuran Melanggar HAM, Masyarakat Punya Hak untuk Sejahtera"

Salsabila Qurrataa'yun, Okezone · Sabtu 15 Oktober 2016 07:30 WIB
https: img.okezone.com content 2016 10 15 337 1515421 penggusuran-melanggar-ham-masyarakat-punya-hak-untuk-sejahtera-Xj0akwYQMH.jpg Penggusuran (Foto: Okezone)
 

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kasus penggusuran adalah masalah serius karena telah merupakan pelanggaran HAM bagi masyarakat yang terkena dampaknya.

Komnas HAM pun akan menyampaikan kondisi HAM nasional (Universal Periodic Review/UPR) ke Dewan HAM PBB sepanjang 2012-2016. Terdapat 17 isu yang akan disampaikan Komnas HAM, salah satunya tentang penggusuran yang terjadi di Indonesia.

Wakil Ketua Komnas HAM Ansori Sinungan mengatakan, kasus penggusuran khususnya di Jakarta sudah terjadi sejak dulu atau pada era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Namun, pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pihaknya sering mendapat laporan kerugian atas cara penggusurannya yang dinilai memakai cara kekerasan.

"Kepemimpinan Ahok itu harga mati. Penggusuran itu melanggar HAM. Masyarakat mempunyai hak untuk sejahtera," ujarnya kepada Okezone, Sabtu (15/10/2016).

Ansori menambahkan, cara komunikasi dan gaya keputusan penggusuran antara Ahok dengan Jokowi itu berbeda. Selain itu, banyak aduan masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan Ahok.

"Penggusuran itu melanggar HAM. Masyarakat punya hak untuk sejahtera. Kami sudah berkali-kali berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta (Ahok), namun tidak digubris," tukasnya.

Sekadar diketahui, 17 isu lain yang dipaparkan Komnas HAM kepada Dewan HAM PBB di antaranya kebebasan berekspresi, hak untuk hidup, perlakuan sang penghukuman yang mengandung penyiksaan, perlakuan kejam dan tindakan tidak manusiawi lainnya, memerangi impunitas, kebebasan beragama dan berkeyakinan, isu LGBT, FCTC, dampak kebakaran hutan, serta lain sebagainya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini