Jadi Biang Kerok Obat Palsu, Permenkes Apotek Rakyat Akan Dicabut

Prabowo, Okezone · Rabu 28 September 2016 18:09 WIB
https: img.okezone.com content 2016 09 28 337 1501077 jadi-biang-kerok-obat-palsu-permenkes-apotek-rakyat-akan-dicabut-1f7eviuUPf.jpg Ilustrasi

YOGYAKARTA - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2007 tentang Apotek Rakyat dinilai menjadi biang kerok peredaran obat ilegal. Sebab, tak sedikit pengusaha obat nakal menyuplai obat-obat ilegal pada toko-toko yang ada di dekat masyarakat.

Komisi IX DPR yang salah satunya membidangi kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kompak untuk menghapus permenkes tentang apotek rakyat tersebut. Pencabutan permenkes itu sebagai salah satu solusi untuk menekan peredaran obat palsu.

"Permenkes apotek rakyat sudah kami rekomendasikan untuk dicabut. Kita sudah komunikasikan dengan Menkes, dalam waktu dekat dicabut," kata Kepala BPOM Penny Kusumastuti dalam Rakernas Ikatan Apoteker Indonesia di Yogyakarta, Rabu (28/9/2016).

Penny mengatakan, penyebaran obat ilegal karena banyak toko-toko obat di masyarakat yang hanya menerima barang dagangan. Sementara pengawasan yang ditumpukan pada BPOM, tidak bisa menjangkau seluruh toko-toko obat yang ada di masyarakat.

"Dari banyak razia, toko-toko obat ini yang menjual barang ilegal. Ada obat keras yang disalahgunakan karena pembelian tidak perlu menggunakan resep dokter," katanya.

Selain obat keras, obat-obat yang tidak jelas produksi dan izin edar juga tersebar ke masyarakat. Sementara, pihaknya sebatas untuk mengawasi peredaran obat, makanan, dan kosmetik yang ada.

"Untuk penindakan ada di kepolisian, kita koordinasi dengan instansi lain dalam penindakannya," tandasnya.

Sementara, Ketua Komisi IX Dede Yusuf dengan tegas meminta permenkes tersebut dicabut untuk meminimalisir peredaran obat ilegal. Menurutnya, sebagian besar bahan baku obat masih diekspor dari luar negeri, seperti di China, India, maupun Amerika dan Negara Eropa.

"Permenkes ini dimanfaatkan oleh sekelompok pengusaha nakal untuk memasarkan obat-obatan ilegal," ujarnya.

Politikus Demokrat yang juga mantan aktor laga ini mengaku tugas pengawasan obat ada pada apoteker. Sebab, mereka mengetahui betul takaran obat yang asli maupun yang palsu.

"Apoteker yang punya kewenangan memberikan obat. Dia sudah memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Menurutnya, antara dokter dan apoteker harus menjalin komunikasi yang baik. Apotekerlah yang menyatakan obat-obatan layak atau tidak diberikan sesuai arahan dari dokter.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini