DPR Cecar Polda Riau soal SP3 Kasus Karhutla

Bayu Septianto, Okezone · Selasa 27 September 2016 20:09 WIB
https: img.okezone.com content 2016 09 27 337 1500148 dpr-cecar-polda-riau-soal-sp3-kasus-karhutla-cBwAHcCHzY.jpg DPR (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau dinilai tidak masuk akal.

Penilaian tersebut disampaikan saat rapat Panitia Kerja (Panja) Karhutla dengan Kapolda Riau Brigadir Jenderal Supriyanto, Kapolda Jambi dan Kapolda Sumatera Selatan.

Kapolda Riau Brigjen Supriyanto menjelaskan, terdapat tiga perkara yang memiliki SPDP dari 15 perkara yang telah di SP3. Sedangkan 12 perkara lainnya yang dihentikan karena belum adanya tersangka yang ditetapkan.

"Karena memang belum ada tersangkanya, kita hanya berdasarkan hotspot. Hanya hotspotnya saja, tersangkanya belum ada," ujar Supriyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2016).

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Ajun Komisaris Besar Arif Rahman menjelaskan, dalam proses penyelidikan dan penyidikan pihaknya telah memeriksa area perusahaan yang terdapat titik api maupun yang pernah terbakar.

Namun, pada perkembangan proses penyelidikan belum dapat menemukan pelaku maupun pihak yang bertanggungjawab dalam kebakaran di area perusahaan tersebut. "Dan kami dalam proses itu akhirnya tidak menemukan tindak pidana karena beberapa ahli dan fakta-fakta di lapangan, bahwa sumber api tidak berasal dari dalam kawasan perusahaan tersebut," ungkap Arif.

Selain itu, beberapa perusahaan juga telah dicabut izinnya dan perusahaan itu telah dikuasai masyarakat. "Dari tiga unsur itu lah kami menghentikan penyidikan ini," jelas Arif.

Wakil Ketua Komisi III DPR selaku Ketua Panja Karhutla Benny K Harman tak terima dengan penjelasan itu. Benny menganggap hal itu tak masuk akal lantaran nama tersangka terdapat dalam berkas SP3.

"Tapi di dalam SP3, namanya ada. Itu lah yang saya bilang ada yang tidak masuk akal," tegasnya.

Politikus Demokrat itu menegaskan, dengan ditingkatkannya status penyelidikan ke penyidikan, seharusnya jelas membuktikan bahwa ada unsur tindak pidana dalam kasus karhutla.

"Apa itu penyelidikan, penyidikan, kita sama-sama tahu kan. Berarti pada tingkat penyidikan sudah terang ada tindak pidana, ya kan. Begitu kan?" pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini