Khawatir Rugikan Masyarakat, AAI Sorot Advokat Instan

Salsabila Qurrataa'yun, Okezone · Rabu 21 September 2016 16:48 WIB
https: img.okezone.com content 2016 09 21 337 1495068 khawatir-rugikan-masyarakat-aai-sorot-advokat-instan-N4dlNXFGnq.jpg Hukum (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI), Muhammad Ismak, mengatakan bahwa saat ini marak bermunculan organisasi-organsisasi advokat instan di Indonesia. Hal itu terjadi menyusul keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat.

"Akibat menjamurnya organisasi advokat baru dan mereka menyelenggarakan kursus-kursus advokat sendiri yang tidak memiliki acuan terkait standariasi kurikulum yang jelas, serta abai terhadap standarisasi pendidikan profesi advokat. Maka, kami mengadakan sosialisasi pendidikan profesi sesuai kurikulum Dikti untuk mencegah advokat instan yang tidak berkualitas," kata Ismak saat acara 'Workhshop AAI-Dikti di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Menurut Ismak, organisasi advokat-advokat instan yang bermunculan itu tidak memiliki standarisasi pendidikan profesi sesuai dengan amanat Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk itu, AAI mendorong penyelenggaraan pendidikan bagi profesi advokat yang sesuai dengan Kurikulum Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk melahirkan advokat yang berkualitas.

Sebab, apabila tidak terdapat keseragaman dalam standarisasi penyelenggaraan pendidikan profesi advokat, maka dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas dan profesionalitas calon-calon advokat hingga merugikan masyarakat yang mencari keadilan. Padahal, advokat adalah profesi terhormat alias officium nobile.

"Kita mengimbau para advokat yang lain menahan diri untuk tidak bereuforia dengan mendirikan organisasi baru, bahkan melahirkan advokat dengan standardisasi yang tidak jelas," katanya.

Kemudian, hendaknya menekankan pemahaman pendidikan profesi sebagai pendidikan tinggi di atas level sarjana (level 7) dan di bawah magister (level 8) sesuai UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permenristek-Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

"Untuk itu AAI bekerja sama dengan Dikti untuk membenahi pendidikan profesi advokat yang ada sekarang ini," ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri tokoh-tokoh hukum dalam negeri Muhammad Mahfud MD, Johanes Gunawan, Elly Erawaty, dan dari luar negeri yakni Kenneth R. Puhala.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini