Ditjen Imigrasi Bentuk SOP Penanganan Imigran Ilegal

Reni Lestari, Okezone · Kamis 08 September 2016 13:49 WIB
https: img.okezone.com content 2016 09 08 337 1484522 ditjen-imigrasi-bentuk-sop-penanganan-imigran-ilegal-e6zU8CFxXW.jpg Ronny F Sompie (Foto: Reni Lestari/Okezone)

JAKARTA - Indonesia saat ini belum memiliki perangkat hukum untuk menangani pengungsi ilegal. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie mengatakan,

penanganan yang selama ini dilakukan cenderung tidak terstruktur dan tanpa standard operasi yang tepat sehingga tidak mengatasi akar masalah.

Karenanya, Ditjen Imigrasi menggandeng kementerian dan lembaga terkait menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan standard operasional prosedur (SOP) penanganan pengungsi.

"Kita belum punya kebijakan nasional, dalam bentuk Undang-Undang atau PP atau Perpres tentang bagaimana kita mengangani imigran ilegal ini. Orang yang datangnya sebagai pengungsi atau pencari suaka itu belum ada. Kita juga belun punya kebijakan nasional yang berkaitan border security," kata Ronny di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Selama ini kata dia, pengamanan di daerah perbatasan dilakukan oleh sejumlah lembaga keamanan seperti TNI AL, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Polisi Air, dan sebagainya.

Namun, tidak ada sinergi antar instansi yang menyebabkan Ditjen Imigrasi menjadi muara masalah imigran ilegal ini. Jika para imigran ilegal bisa dicegah masuk ke Indonesia melalui pengamanan di perbatasan, sambung Ronny, risiko yang selama ini terjadi dapat diminimalisir.

Pengungsi ilegal, lanjut Ronny, selain melanggar aturan perundang-undangan juga merugikan Indonesia. Banyaknya imigran gelap menyebabkan ancaman krimininalitas dan prostitusi meningkat, seperti yang sudah terjadi di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Selama ini kan kita aspek kemanusiaan yang kita dahulukan," katanya.

Diharapkan dari FGD ini lahir sebuah landasan hukum yang mengatur penanganan imigran ilegal yang melibatkan setiap instansi dan lembaga terkait.

"Peran pemerintah daerah seperti apa, kemudian peran kementerian lembaga yang lain. Misalnya, Kementerian Sosial, apa perannya, kemudian Menlu apa perannya, kepolisian, TNI AL bagaimana, ini kan harus jelas," tukas Ronny.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini