nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perlu Upaya Luar Biasa Benahi Sengkarut Hukum

Fiddy Anggriawan , Jurnalis · Kamis 14 Juli 2016 22:25 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 07 14 337 1438273 perlu-upaya-luar-biasa-benahi-sengkarut-hukum-gVDmSKhtQJ.jpg Ilustrasi Hukum (foto: Okezone)

JAKARTA - Perlu upaya luar biasa untuk membenahi berbagai permasalah atau sengkarut hukum di Indonesia. Pasalnya, kondisi penegakan hukum negeri ini sangat carut marut dan mencapai titik nadir.

"Carut marutnya di masyarakat dan hukum kita ini sudah di titik nadir, sehingga harus ada gerakan luar biasa, extraordinary," kata Mella Ismelina, Anggota Tim Pokja Paket Kebijakan Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) di Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Untuk itu, lanjut Mella yang baru menuntaskan jabatannya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba), pihaknya telah merampungkan draft 9 Paket Kebijakan Hukum yang akan diserahkan kepda Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat besok.

Ketua Umum APPTHI Laksanto Utomo menambahkan, untuk membenahi carut marutnya hukum di Indonesia, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan hukum, setelah mengeluarkan paket kebijakan di bidang ekonomi.

"Paket kebijakan ekonomi tentunya hanya berorientasi pada tujuan perbaikan kondisi perekonomian Indonesia dan kurang menyentuh bidang-bidang bangsa dan bernegara lainnya," kata Laksanto.

Harus ada kebijakan di bidang hukum, karena hingga saat ini, permasalahan reformasi kekuasaan kehakiman berjalan di tempat, praktik korupsi masih masif, lemahnya penegakan hukum, lemahnya budaya hukum masyarakat, dan berbagai persoalan lainnya.

"Untuk itu, paket kebijakan ekonomi harus dilengkapi dengan paket lain yang merupakan bidang penting bagi perbaikan kondisi bangsa dan negara secara holistik, yaitu bidang hukum," ujar Laksanto.

Selain itu, hukum bukan hanya dimaknai sebagai produk hukum, namun juga menyangkut manusia yang menjalankan, menegakkan, dan menjadi sasaran norma hukum seperti pendapat Lawrence L Friedman.

Menurut Lawrence, pelaksanaan hukum di satu negara tergantung pada tiga unsur yang membentuk menjadi sistem hukum, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum (legal culture).

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut manusia, termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum.

"Apabila sistem hukum sehat, maka sehatlah pula seluruh sistem kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia," tandas Laksanto.

Karena itu, APPTHI harus memberikan kontribusi dengan merumuskan satu paket kebiijkakan hukum sebagai dokumen yang menjadi peta jalan perbaikan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara secara holistik.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini