Ketua ICMI Minta Pemerintah Cabut Paspor WNI ke Suriah

Reni Lestari, Okezone · Kamis 07 Juli 2016 15:42 WIB
https: img.okezone.com content 2016 07 07 337 1433730 ketua-icmi-minta-pemerintah-cabut-paspor-wni-ke-suriah-ZUrmTji6YI.jpg Jimly Asshiddiqie (foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqe mengatakan penanganan terorisme di Indonesia sebaiknya tak hanya mengandalkan undang-undang. Ia meminta ada tindakan tegas yang diambil pemerintah, seperti mencabut paspor warga negara Indonesia (WNI) yang pergi ke Suriah.

Menurut Jimly, langkah tegas pemerintah dengan langsung mencabut paspor untuk mengantisipasi bergabungnya WNI dengan kelompok militan ISIS.

"Dikerjakan saja, kadang-kadang pasal yang ada itu sudah cukup. Seperti soal mencabut paspor, sudah saya bilang ke beberapa pejabat, cabut saja tuh paspor warga negara Indonesia yang ke Suriah. Apakah dia ikut perang, apakah hanya jadi pembantu perang, cabut saja," kata Jimly saat menggelar open house di kediamannya, Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan, Kamis (7/7/2016).

Meskipun paspornya langsung dicabut, menurut Jimly, pihak yang bersangkutan tetap diberi kesempatan menjelaskan di depan pengadilan. Sehingga, apabila tak terbukti terkait ISIS, paspornya bisa dihidupkan lagi.

"Tapi sikap dulu, urusan lain belakangan. Sebab jangan sampai seperti sekarang, itu ada yang membakar paspor Indonesia karena yakin dia masuk surga dengan berperang bersama ISIS. Nah yang kayak gitu-gitu, itu tidak mendidik," katanya.

Jimly menilai salah satu kesalahan pemerintah adalah berasumsi penuh bahwa UU mampu menyelesaikan masalah. Padahal, banyak aturan sebelumnya yang tak dijalankan, dan setelah UU disahkan, pelaksanaannya juga kurang efektif.

Karena itu, Jimly menyarankan aturan yang sudah ada dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan aspek penindakan.

"Jadi sikap dulu, beri kesempatan pengadilan untuk berinovasi. Walaupun UU belum lengkap, hakim di Indonesia tidak boleh menolak perkara. Prinsip itu sudah ada di UU kekuasaan kehakiman tahun 1970. Ah, itu dipraktikkan saja. Jadi semua warga kita yang ikut perang di situ langsung dicabut (paspornya)," pungkas dia. (fas)

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini