PP AMPG Jangan Bikin Malu Partai Golkar

Fiddy Anggriawan , Okezone · Jum'at 24 Juni 2016 17:24 WIB
https: img.okezone.com content 2016 06 24 337 1424509 pp-ampg-jangan-bikin-malu-partai-golkar-I0jAMwoFZR.jpg Ketua DPR RI Ade Komarudin (Antara)

JAKARTA - Kehadiran Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) dalam acara dialog Tax Amnesty; Untuk Siapa dan Buka Bersama DPP KNPI yang berujung adanya tuntutan dari Ketua Umum PP AMPG Fadh Arafiq, ditanggapi santai oleh Sekretaris Jenderal DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab atau yang biasa disapa Siradj.

“Akom itu kan Ketua DPR RI, tidak ada larangan apa pun bagi Beliau untuk menghadiri undangan siapa saja, apalagi yang mengundang DPP KNPI yang sah hasil kongres Papua, dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham,” ujar Siradj, Jumat (24/6/2016).

Ia menerangkan, pengesahan dari Kemenkumham tersebut tertanggal 2 Juni 2015 dengan nomor AHU-0001403.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum; Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI, Ketua Umum Muhammad Rifai Darus, Sekretaris Jenderal Sirajuddin Abdul Wahab.

“Akom itu alumni dan mantan wakil sekjen DPP KNPI. Hal yang wajar dong bagi Beliau untuk hadir. Itu menunjukkan Beliau memiliki tanggung jawab moral dalam mendorong dan mendukung pembangunan dunia kepemudaan di Indonesia,” tegasnya.

Siradj menganggap desakan dari PP AMPG itu tidak memiliki korelasi sedikit pun terhadap Partai Golkar, apalagi KNPI tidak ada hubungan organisatorisnya dengan Partai Golkar.

“Jadi, pelanggaran apa yang Ketua DPR RI lakukan?” ucap dia.

Siradj mengungkapkan, dirinya pernah menjadi Ketua PP AMPG, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, dan Ketua Umum DPP Barisan Muda Kosgoro 1957 sehingga mengetahui persis posisi AMPG itu seperti apa.

“Justru saya sarankan pada adik-adik yang ada di PP AMPG, apalagi saya lihat kepengurusan PP AMPG sekarang banyak anak-anak muda yang baru ber-Golkar, untuk banyak belajar dulu, jangan bikin malu Partai Golkar,” kata Siradj.

Menurutnya, cukuplah konflik yang pernah mendera Golkar selama 1,5 tahun menghancurkan citra partai berlambang pohon beringin itu.

“Apalagi sampai menyurati DPP Partai Golkar agar Akom dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPR RI, malah tindakan itu jadi bahan olokan orang luar, ini anak muda Golkar tahu aturan enggak sih, kok kualitasnya seperti itu,” sindirnya.

Adapun terkait adanya klaim atas nama DPP KNPI tandingan Hasil KLB Jakarta, menurut Siradj, tidak perlu direspons serius karena KLB yang dilakukan itu cacat prosedural dan melanggar AD/ART KNPI. “KNPI yang sah itu adalah Hasil Kongres Pemuda/Pemuda XIV di Jayapura, Papua, pada Februari 2015,” ujarnya.

Sampai hari ini, kata Siradj, SK Menkumham atas Pengesahan Hasil Kongres Pemuda/KNPI Jayapura, tidak pernah dicabut atau digugat oleh siapa pun. “Dan, pembatalan SK Menkumham itu bukan dicabut begitu saja oleh Menkumham seperti membalikkan telapak tangan, harus melalui keputusan Pengadilan PTUN,” pungkasnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini