Salah Rekrut Penyebab Hakim Jadi Korup

Syamsul Anwar Khoemaeni, Okezone · Selasa 21 Juni 2016 16:28 WIB
https: img.okezone.com content 2016 06 21 337 1421365 salah-rekrut-penyebab-hakim-jadi-korup-WL9RDrlXU0.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Calon hakim agung, Setyawan Hartono, mengatakan bahwa penyelesaian permasalahan hakim korup harus dimulai dari hulu hingga hilir.

Terlebih jika hanya mengandalkan pengawasan pengadilan tinggi (PT) di setiap provinsi, ia memastikan tidak ada anggaran untuk hal tersebut.

"Masalah dari hulu sampai hilir. Ada yang salah waktu rekrutmen, pengawasan tidak mungkin bisa melototin satu-satu selama 24 jam," ujar Setyawan usai mengikuti tes di Komisi Yudisial (KY), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).

Dalam hal perekrutan misalnya, hingga kini Mahkamah Agung (MA) masih memberlakukan syarat indeks prestasi kumulatif (IPK) akademik hanya 2,7. Alhasil, nilai yang terlalu rendah tersebut membuka peluang terjadinya nepotisme.

"Tapi kalau indeks prestasi 3,5, siapa pun di bawah itu sudah mengeliminasi nepotisme. Biasanya prestasi akademik bagus ada korelasi dengan pribadi. Saya sudah sering melontarkan. Apalagi sekarang hakim sudah jabatan favorit," sambung mantan anggota badan pengawas MA itu.

Usai lulus, sambungnya, hakim pemula biasanya ditempatkan di daerah dengan tipe pengadilan II atau di kabupaten. Bahkan dalam penempatan itu hanya merujuk pada senioritas tanpa adanya tes bagi hakim.

"Ketika hakim di awal karier sudah punya pengalaman dengan amplop, akan sulit ke depannya," beber dia.

Selanjutnya tentang pengawasan, ia mencontohkan kesulitan anggaran PT. Di Jayapura misalnya, mereka bakal kesulitan mengawasi PN Sorong atau Fak-Fak lantaran membutuhkan dana besar untuk mengirim orang ke sana.

"Kita bicara PT yang bisa luas, tupoksi bukan untuk pengawasan jadi tidak ada anggaran pengawasan," tandas wakil kepala Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung, itu.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini