nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR: Revisi UU Pilkada Tak Sulitkan Calon Independen

Reni Lestari, Jurnalis · Minggu 12 Juni 2016 07:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2016 06 12 337 1412763 dpr-revisi-uu-pilkada-tak-sulitkan-calon-independen-uMEIexwNTK.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA – Pasca-disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada, polemik mengenai mekanisme baru verifikasi faktual bagi calon independen muncul. Dalam Pasal 48 UU Pilkada diatur bahwa, jika pendukung tak bisa ditemui dalam verifikasi faktual di rumahnya, maka ia diwajibkan melapor pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat dalam waktu maksimal tiga hari, jika tidak, maka dukungan dibatalkan.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman mengatakan bahwa pasal ini tidak dimaksudkan untuk menjegal calon independen. Melainkan untuk memastikan dukungan kepada calon independen tidak fiktif dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Tiga hari itu udah lama, itu untuk memastikan benar enggak itu kamu mendukung si anu,” kata Rambe kepada Okezone, Minggu (12/6/2016).

Rambe pun menyerahkan mekanisme verifikasi faktual ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengakomodasi kepentingan calon independen.

“Tinggal pengaturannya, PPS bisa mengatur misal malam hari atau sebelum berangkat ke kantor (untuk melaporkan dukungan),” lanjut dia.

“Enggak ada sulitnya. Makanya jangan hanya dikumpulkan KTP, harus diverifikasi juga,” tukas Rambe.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, sejumlah pendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal 48 UU Pilkada ini. Hal yang sama juga akan dilakukan KPU, menggugat Pasal 9A yang mewajibkan adanya konsultasi dengan Pemerintah dan DPR dalam penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Pilkada.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini