Share

DPR Sebut Pasal 9A UU Pilkada Tak Akan Intervensi KPU

Reni Lestari, Okezone · Minggu 12 Juni 2016 07:05 WIB
https: img.okezone.com content 2016 06 12 337 1412761 dpr-sebut-pasal-9a-uu-pilkada-tak-akan-intervensi-kpu-1cMouskb1E.jpg Ilustrasi (Antara)

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman mempersilakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan uji materi atau judicial review atas revisi UU Pilkada yang beberapa waktu lalu disahkan.

“Silakan saja, apa itu legal standingnya? Itu kan hak mereka, tapi masalahnya etis atau tidak kalau KPU yang akan mengajukan judicial review, kita mau lihat,” kata Rambe kepada Okezone, Minggu (12/6/2016).

Sementara itu, mengenai Pasal 9A UU Pilkada yang diketahui menjadi keberatan KPU, Rambe mengatakan, pasal ini disusun untuk memastikan KPU melaksanakan amanat undang-undang. Menurutnya, fungsi Pemerintah dan DPR dalam penyusunan aturan teknis pelaksanaan Pilkada, hanya sebatas mengawal saja.

“Kita (Pemerintah dan DPR) hanya mengawal, kalau KPU sebagai penyelenggara Pilkada atau Pemilu, buatlah peyelenggaraannya sesuai dengan amanat Undang-Undang, sebelum aturan itu dilakukan konsultasikan dengan pemerintah dan DPR,” jelas dia.

Oleh karenanya, ia membantah pasal ini diselipkan untuk memangkas independensi KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Bahkan, Rambe tak setuju dengan pernyataan bahwa KPU adalah lembaga independen, sebab pembiayaannya berasal dari uang negara. Ia lebih sepakat jika KPU dikatakan lembaga mandiri, sebab tak menjadi bagian dari institusi negara lainnya.

“KPU itu gimana mau independen, uangnya dari negara. Dia mandiri iya, dia bersifat nasional, dia bersifat tetap, enggak diganti sampai pada KPU kapubaten/kota. Independen apa? Wong duitnya juga dari negara kok, jadi tujuannya RDP bahwa kita menjaga semangat dari undang-undang untuk dilaksanakan dan dibuat aturan oleh KPU, bentuknya PKPU,” tukas Rambe.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini