Share

Protes Pasal 9A, KPU Akan Ajukan Judicial Review UU Pilkada

Reni Lestari, Okezone · Minggu 12 Juni 2016 06:33 WIB
https: img.okezone.com content 2016 06 12 337 1412760 protes-pasal-9a-kpu-akan-ajukan-judicial-review-uu-pilkada-5jgMJzn1nw.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA โ€“ Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya kini tengah mengkaji hasil revisi Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh DPR, untuk kemudian mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

โ€œTerkait itu, pertama kita masih terus membahas terus mengkaji, hasil revisi dari DPR sambil menunggu diundangkan revisi UU Pilkada itu,โ€ kata Ferry kepada Okezone, Minggu (12/5/2016).

Pasal yang menjadi perhatian KPU yakni pasal 9A, yang mewajibkan adanya konsultasi dengan Pemerintah dan DPR dalam penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Pilkada. Pasal ini dianggap mengintervensi independensi KPU sebagai lembaga mandiri yang tak terikat institusi manapun.

โ€œDi pasal 9A, konsultasi dengan mekanisme RDP (Rapat Dengar Pendapat) itu menjadi faktor yang kita kritisi. Itu yang memang akan menjadi kajian untuk melalukukan upaya Judicial Review kalau sudah diundangkan,โ€ jelasnya.

Namun begitu, Ferry menegaskan bahwa judicial review baru akan diajukan KPU setelah DPR mengundangkan UU Pilkada ini. โ€œKan belum belum diundangkan, KPU dalam posisi menunggu dan membahas sejumlah pasal-pasal dalam revisi UU Pilkada sambil menunggu diundangkan,โ€ tegas dia.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini