nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hindari Kegaduhan, Jokowi Diminta Tunjuk Langsung Kapolri Baru

Lina Fitria, Jurnalis · Sabtu 11 Juni 2016 13:47 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 06 11 337 1412410 hindari-kegaduhan-jokowi-diminta-tunjuk-langsung-kapolri-baru-PeyS67K7ex.jpg Presiden Jokowi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Praktisi hukum Andi Syafrani menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menentukan siapa calon Kapolri yang bakal menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Sebab jika itu ditunda akan menyebabkan kegaduhan di internal kepolisian dan masyarakat luas.

"Seakan memberikan pesan bahwa di kepolisian tidak ada orang yang menggantikan. Itu suatu yang negatif," kata Andi saat diskusi 'Susah-Gampang Cari Kapolri' di Rumah Makan Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).

(Baca juga: Kompolnas: Jokowi Jangan Asal Comot Calon Kapolri)

Andi melanjutkan, untuk calon Kapolri baru harus memenuhi tiga kriteria yang objektif. Pertama, terkait angkatan atau senioritas. Menurutnya, harus dipertimbangkan dengan baik, jika tidak tentu mekanisme kaderisasinya di kalangan kepolisian jadi terganggu.

"Paling berdampak kepada Presiden sebagai orang yang memilih dan membutuhkan Kapolri," paparnya.

Lalu kriteria kedua, sambung dia, kapabilitas dan reputasi. Terkait hal ini, jangan sampai nama calon yang muncul nantinya membuat kegaduhan dan reaksi negatif. Ketiga, calon Kapolri baru harus bisa bekerja sama baik dengan Presiden dan mau berjanji melaksanakan visi-misi Presiden.

"Karena dia anak buah Presiden kan," sambungnya.

Sebelumnya telah beredar terkait sembilan nama yang bakal diusulkan untuk menjadi calon Kapolri. Salah satunya adalah Komjen Budi Gunawan yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Kapolri.

Andi mengatakan, Budi Gunawan bisa saja naik sebagai Kapolri untuk mengantikan Jenderal Badrodin Haiti. Sebab sebelumnya, Budi Gunawan sempat diusulkan menjadi Kapolri.

"Ada dua 'Budi' yang akan menggantikan Pak Haiti. Mungkin yang paling besar ya Budi Gunawan ini. Sekali lagi itu adalah hak prerogatifnya Presiden, yang penting sesuai aturan, yang kedua jangan sampai menunggu citra kepolisian," tutupnya.

(wal)

Berita Terkait

Bursa Kapolri

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini