nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

SBY Sebut Ada 'Tangan Tak Terlihat' dalam Penegakan Hukum

Syamsul Anwar Khoemaeni, Jurnalis · Sabtu 11 Juni 2016 02:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 06 11 337 1412141 sby-sebut-ada-tangan-tak-terlihat-dalam-penegakan-hukum-slpo7l1LaU.jpg Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Syamsul/Okezone)

JAKARTA - Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah menegakkan hukum dengan azas berkeadilan. Terlebih dalam hal pemberantasan korupsi, agar dilaksanakan tanpa pandang bulu.

"Rakyat akan bersuka cita dan merasa mendapatkan rasa keadilan jika penegakan hukum di negeri ini, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara tegas, adil, tidak pandang bulu dan transparan," ujar SBY di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016).

Ketua Umum Partai Demokrat ini menilai adanya tangan-tangan tak terlihat yang mempengaruhi penegakan hukum. Alhasil, supremasi hukum tidak terlaksana dengan baik dan mengesankan menjadi alat kekuasaan.

"Terus terang, Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini nampak menurun. Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara (invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot," terangnya.

"Ingat, para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh. Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan," imbuhnya.

SBY menambahkan, seharusnya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya. Takut, lanjut suami Ani Yudhoyono ialah jangan sampai melakukan korupsi dan bukan penegak hukum yang justru takut kepada kekuasaan.

"Dalam dunia hukum, sebuah negara juga dinilai tingkat kepatuhannya terhadap putusan pengadilan, sebagai bagian dari kepastian hukum. Jika negara dan pemerintah menginginkan rakyatnya patuh dan menjalankan putusan pengadilan, maka pemerintah juga harus demikian. Justru pemerintah wajib menjadi contoh dan sekaligus memberi contoh," sambungnya.

Putusan pengadilan, kata SBY, hanya bisa digugurkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, bukan oleh kekuasaan. Alhasil, saat ini muncul pertanyaan besar di kalangan masyarakat luas.

"Apakah penegak hukum saat ini masih seperti dulu? Salah dihukum, tidak salah bebas. Apakah jika pada masa pemerintahan SBY dulu semua penyimpangan dan kejahatan diproses dengan penuh semangat dan dalam suasana yang gegap gempita," ujarnya.

"Apakah sekarang masih begitu? Tidakkah negaranya masih sama, Undang-Undangnya masih sama dan kelembagaan pemberantasan korupsinyapun juga masih sama? Tidakkah siapapun Presidennya penegak hukum tetap menggunakan norma dan ukuran yang sama?" imbuhnya.

Bahkan, SBY membandingkan dengan kepemimpinannya dimasa silam. Rakyat diklam masih ingat di era lalu, kesalahan dan kerugian negara sekecil apapun tidak ada yang lewat dari jerat hukum.

"Mengapa di depan mata rakyat sepertinya ada kasus-kasus besar, yang juga melibatkan uang yang jauh lebih besar tidak kelihatan proses penegakan hukumnya? Wahai para penegak hukum, saya pribadi dan Partai Demokrat tetap konsisten mendukung Bapak-Ibu untuk menunaikan dharma dan amanahnya untuk rakyat dan negeri tercinta. Jangan kecewakan dukungan kami, dukungan rakyat Indonesia," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini