Share

Komisi II Persilakan KPU Uji Materi UU Pilkada

Qur'anul Hidayat, Okezone · Kamis 09 Juni 2016 16:46 WIB
https: img.okezone.com content 2016 06 09 337 1410684 komisi-ii-persilakan-kpu-uji-materi-uu-pilkada-iGNwqjMnMx.jpg Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman (kiri) saat berbicara di sebuah seminar nasional (Arif/Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengajukan uji materi (judicial review) Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena ada pasal yang mengganggu independensi mereka. Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman, pun mempersilakan jika KPU ingin menguji materi UU tersebut.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengungkapkan bahwa UU Pilkada yang baru disahkan DPR membuat pihaknya jadi tak mandiri lagi dalam mengambil keputusan. Hal itu dikarenakan adanya Pasal 9 tentang tugas dan wewenang KPU.

Dalam Pasal 9 disebutkan tugas dan wewenang KPU adalah menyusun dan menetapkan peraturan KPU serta pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat yang keputusannya mengikat.

Menurut Hadar, KPU oleh UUD 1945 ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Aturan baru itu dianggap menjadi penghalang kemandirian KPU.

Terkait hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mempersilakan jika KPU ingin menguji Pasal 9 UU Pilkada. Asalkan, kata dia, pasal yang diujikan dengan UUD 1945 itu disajikan jelas.

"Asal jelas mana yang diuji terhadap UUD. Di UUD itu bunyinya apa. Jadi misalnya yang mau diuji itu adalah KPU independen, mandiri tapi disebut independen. Kalau mandiri UUD Pasal 22 e Ayat (5) mengatakan pemilu dilaksanakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap mandiri. Itu UUD tahun 45," kata Rambe di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

(Baca juga: KPU Segera Ajukan Uji Materi UU Pilkada)

Menurutnya, pengertian mandiri tak bisa ditafsir ke arah independensi. Pasalnya, tak ada niatan DPR untuk mengintervensi kebijakan KPU. Rapat dengar pendapat dalam UU tersebut, menurut Rambe, tak akan mengganggu independensi KPU yang sudah diatur UU.

"Jadi enggak mau rapat konsultasi, rapat kalau dipanggil DPR enggak mau. Sekarang kok mau, karena sekarang bahas anggaran. Coba saya mau tanya kepada kalian urusan anggaran jangan dipotong-potong dong banyakin. Karena, penetapan hak bujet itu adalah DPR," sindirnya.

"Kok enggak mau keputusan KPU harus konsul ke DPR mengikat? Makanya silakan kalau KPU merasa terusik independensinya, silakan. Apa beda? Beda enggak mandiri dengan independen? Beda," kata Rambe.

Menurutnya, RDP dengan DPR selalu bersifat mengikat. "Mengikatnya adalah ada yang kita setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju juga mengikat. Silakan di dalam PKPU yang akan ditetapkan itu saya kira tidak ada persoalan. Tetap mengikat. Tidak setuju ya tidak setuju," tegasnya.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini