Awal Juli, Komnas Perempuan Serahkan Draf RUU Kekerasan Seksual ke DPR

Gunawan Wibisono, Okezone · Rabu 08 Juni 2016 11:59 WIB
https: img.okezone.com content 2016 06 08 337 1409277 awal-juli-komnas-perempuan-serahkan-draf-ruu-kekerasan-seksual-ke-dpr-u6tSiMFX41.jpg Komnas Perempuan (Dede/Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Azriana, sudah melaporkan langsung perkembangan penyusunan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Draf terakhir itu masih dalam proses finalisasi.

Komnas Perempuan akan segera menyerahkan draf tersebut kepada DPR pada wal Juli 2016 atau seusai Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. "Pada awal Juli atau setelah lebaran setidaknya, Presiden beri dukungan terghadap pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini," ujar Azriana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Komnas Perempuan juga meminta kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Yembise, agar melakukan sosialisasi terhadap RUU tersebut.

"Untuk selanjutnya upaya sosialisasi draft ini ke daerah akan dilakukan Komnas Perempuan," kata Azriana.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, lanjut dia, sudah diajukan sebagai hak inisiatif DPR, dan pihaknya juga mendapatkan komitmen dari pemerintah yang akan mendukung RUU tersebut.

"Semoga kita bisa ke luar dari sebagian persoalan kekerasan seksual perempuan yaitu minimnya regulasi dengan adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," ungkapnya.

(Baca juga: RUU Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas, Ini Sikap PPP)

Azriana mengatakan, alasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual digagas, karena Komnas Perempuan menemui banyak kasus kekerasan seksual yang sudah mulai berkembang di Indonesia yang mayoritas dialami perempuan dan anak.

Kekerasan yang dimaksud di antaranya pemerkosaan, intimidasi atau pun serangan bernuansa seksual, pelecehan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, sterilisasi paksa, penyiksaan seksual, penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual.

"Karena saat ini untuk regulasi yang ada mengatur dengan ini sangat terbatas. KUHP hanya mengatur perkosaan, pencabulan, dan itu pun punya definisi yang sangat terbatas. Artinya, dia tidak lagi bisa menjawab kebutuhan korban kekerasan seksual saat ini," pungkasnya.

.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini