KPK Dinilai Lamban Tangani Korupsi di Mamberamo Raya

Feri Agus Setyawan, Okezone · Kamis 02 Juni 2016 20:35 WIB
https: img.okezone.com content 2016 06 02 337 1404872 kpk-dinilai-lamban-tangani-korupsi-di-mamberamo-raya-tFHFVBxlad.jpg Ilustrasi KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menindaklanjuti laporan kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2008-2009. Kasus ini sudah dilaporkan ke KPK sejak tahun 2013 lalu, namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait laporan tersebut.

Dalam kasus tersebut, Demianus Kyeuw Kyeuw yang saat itu menjadi Bupati Mamberamo Raya, serta mantan Kabag Keuangan Sekda dan Bendahara Rutin Kabupaten Mamberamo Raya yang kini menjadi Bupati Biak Numfor, Thomas Alfa Edison Ondy menjadi terlapor.

"Kami menilai kasus ini jalan di tempat. Karena itu kami datang lagi ke KPK hari ini. Kami mempertanyakan kinerja KPK terkait kasus penyalahgunaan anggaran Kabupaten Mamberamo tahun 2008-2009," ungkap Ketua Forum Peduli Kawasan Biak, Jhon Mandibo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

Jhon yang datang didampingi oleh Solidaritas Mahasiswa Peduli Mamberamo Raya dan KAMPAK Papua ini menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan fotokopi konfirmasi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK ke Kejati Papua dengan surat R-1287/20-25/10 pada tahun 2013 lalu. Menurut dia, surat tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Penindakan KPK W Sadono.

"Tapi hingga saat ini kasusnya tidak pernah ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap para pelaku yang merugikan negara. Kami selaku elemen masyarakat Papua sampai saat ini belum mendapatkan perkembangan kasus ini," kata Jhon.

Menurut dia, yang menjadi dasar laporan pihaknya adalah sejumlah kerugian negara yang ditemukan oleh BPK, yakni pada 2008-2009 mencapai Rp100 miliar dan pada 2012 saldo kas bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp182 miliar. Selain itu pada 2013 BPK juga menemukan adanya penyimpangan dan kerugian negara sebesar Rp35 miliar.

"Kasus ini tahun 2013 diambil alih KPK. Dan KPK sudah memeriksa penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, penyidik Polda Papua, dan memeriksa BPK RI perwakilan Papua, tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari pemeriksaan tersebut," tukas Jhon.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini