Hukuman Diperberat, Suryadharma Ali Tak Akan Banding Lagi

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Kamis 02 Juni 2016 20:03 WIB
https: img.okezone.com content 2016 06 02 337 1404835 hukuman-diperberat-suryadharma-ali-tak-akan-banding-lagi-wmo3tYSdPB.jpg

JAKARTA - ‎Kuasa Hukum Suryadharma Ali (SDA), Jhonson Pandjaitan memastikan, kliennya tidak akan melakukan upaya Kasasi usai gugatan kliennya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKl Jakarta.

"Saya sudah komunikasi dengan Pak SDA dan menyatakan dia tidak akan lakukan upaya lain. Kenapa? Karena itu tadi kecewa takutnya hal terjadi kembali berulang saat kita lakukan Kasasi. Pak SDA akan jalani hukumannya‎," kata Jhonson saat dihubungi, Kamis (2/6/2016).

Ia mengaku kecewa atas putusan hakim tersebut. Menurut dia, hakim tidak mencermati dan mempertimbangkan pembelaan yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama tersebut.

"‎Saya merasa sedih dan kecewa atas putusan itu. Itu karena hakim tidak mencermati dan mempertimbangkan kami dalam memberikan putusan ini. Kemudian, para hakim kita dalam mengadili perkara korupsi serasa hebat memberikan hukuman berat. Padahal harusnya mendasarkan atas bukti pada perkara dan menjunjung kead‎ilan," urainya.

‎Sebelumnya, SDA dinilai terbukti bersalah dan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 hingga 2013 dan juga terbukti bersalah dalam Dana Operasional Menteri (DOM) saat menjabat Menteri Agama.

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun kepada SDA. Lantaran banding ditolak, hukuman SDA ditambah menjadi sepuluh tahun. "Dari enam tahun penjara ditingkat pertama, dinaikan menjadi 10 tahun ditingkat banding," kata Juru Bicara Pengadilan Tinggi DKl Jakarta, Heru Pramono, saat dihubungi, Kamis (2/6/2016).

Meskipun hukuman penjaranya diperberat, namun pidana denda tidak berubah. Kata Heru, pidana denda dan uang tambahan masih sama seperti putusan pengadilan tingkat pertama.

Perkara dengan nomor 25/Pid.Sus/TPK/2016/PT.DKl itu telah diputus tanggal 19 Mei 2016 silam. Majelis banding yang memutus perkara itu diketuai oleh Hakim HM Mas'ud Halim SH. MHum.

Majelis hakim tindak pidana korupsi menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan kepada SDA.

Majelis hakim menilai mantan Menteri Agama itu telah terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 serta penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM).

Perbuatan dirinya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini