Pemerintah Bahas Rencana Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Gunawan Wibisono, Okezone · Senin 30 Mei 2016 14:55 WIB
https: img.okezone.com content 2016 05 30 337 1401322 pemerintah-bahas-rencana-pemberian-gelar-pahlawan-untuk-soeharto-Ji1IVeddDt.jpg Menhan Ryamizard Ryacudu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang digelar beberapa waktu lalu, Partai Golkar merekomendasikan agar pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, jajarannya akan membahas usulan penganugerahan Soeharto sebagai pahlawan nasional tersebut.

"Dirapatkanlah. Saya kan ketuanya," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Namun, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menyatakan pihaknya belum memberitahukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai usulan dari Partai Golkar yang ingin menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional tersebut.

"(Presiden) belum tahulah," katanya.

Sebelumnya, peserta Munaslub Partai Golkar‎ sepakat bahwa Soeharto harus menjadi pahlawan nasional. Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto pun didorong untuk memperjuangkannya. Alasannya, presiden kedua RI itu dinilai berjasa sebagai Bapak Pembangunan.

Hal tersebut merupakan salah satu keputusan sidang paripurna munaslub ‎ di Bali Nusa Dua Convention Center pada Senin 16 Mei 2016 malam.

"Menginstruksikan kepada Ketua Umum DPP Golkar terpilih untuk memperjuangkan Jenderal (Purn) Soeharto sebagai pahlawan nasional," ujar Ketua Sidang Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid.

‎Diketahui, pemerintah berencana menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Pada November 2015, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa pemerintah akan menganugerahkan gelar itu kepada Soeharto, presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Sarwo Edhie Wibowo.

Saat itu Mensos Khofifah mengungkapkan bahwa pengesahan gelar pahlawan nasional kepada tiga tokoh tersebut menunggu keputusan presiden (keppres).

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini