Bupati Fakfak Dilaporkan ke KPK

Feri Agus Setyawan, Okezone · Kamis 12 Mei 2016 17:18 WIB
https: img.okezone.com content 2016 05 12 337 1386774 bupati-fakfak-dilaporkan-ke-kpk-QA3inzhFMU.jpg Foto: Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Bupati Fakfak, Mohammad Uswanas dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan Sound sistem dan panggung ringging saat acara HUT Kabupaten Fakfak ke-113. Mohammad diduga melakukan korupsi sebesar Rp4,3 miliar lebih.

Hal tersebut dilaporkan langsung oleh mantan Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik."Hari ini saya melaporkan Bupati Fakfak, Mohammad Uswanas dan sejumlah pihak lainnya terkait korupsi di Fakfak. Saya sebagai mantan Wakil Bupati Fakfak, memberikan keterangan di KPK, memang benar terjadi mark-up atau kelebihan bayar pada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian negara Rp5 miliar," kata Donatus di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2016).

Menurut dia, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Mohammad Uswanas sebenarnya sudah pernah dilaporkan pada 2012 lalu, yakni terkait dugaan korupsi dana desa. Kemudian laporan serupa juga pernah dilayangkan pada 2015.

"Sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Fakfak, juga sudah kami laporkan ke KPK, tapi tidak ditindaklanjuti. Hari ini kami laporkan lagi dengan data lengkap. Kami ingin menanyakan sudah sejauh mana laporan kami," ujar Donatus yang datang ke KPK bersama Direktur LSM Nasional PASTI Indonesia, Susanto.

Dia mengatakan, sebagai mantan orang nomor dua di Kabupaten Fakfak, dirinya merupakan saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi ini. Sehingga, dirinya datang memberikan data dan keterangan kepada lembaga antirasuah agar kasus ini dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Direktur LSM Nasional PASTI Indonesia, Susanto menjelaskan, pihaknya mendapatkan sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya yang melibatkan Bupati Fakfak dan sejumlah pejabat lainnya di Pemkab Fakfak. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh masyarakat Papua.

"Namun kami masih memverifikasi bukti-bukti yang diserahkan masyarakat. Dan kasus mark up senilai Rp 4,3 miliar lebih ini adalah kasus yang menurut kami memiliki bukti-bukti penyelewengan anggaran yang paling kuat," tegas dia.

Menurutnya, perwakilan warga dan mantan Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik telah memberikan beberapa bukti kuat terkait indikasi tindak pidana korupsi sebesar Rp4.329.445.000 ini.

Dari laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan penelusuran serta studi perbandingan pasar terkait pengadaan Sound sistem dan panggung. Hasilnya kemudian diketahui, bahwa harga sound system hanya Rp682.000.000, biaya sewa panggung hanya Rp200.000.000 dan pengiriman barang hanya Rp24.000.000.

"Jadi idealnya anggaran yang dikeluarkan tak lebih dari Rp906.000.000, namun jumlah itu membengkak menjadi Rp5.235.445.000," tukas Susanto.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini